YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA
DITERTIBKAN: Pemkab Sleman menegaskan segala bentuk penambangan tanpa izin harus dihentikan. Seperti aktivitas penambangan pasir di Wonokerto, Turi ini. Lewat Satpol PP, pemkab Sleman melakukan razia ke sejumlah lokasi penambangan
SLEMAN- Terhitung sudah dua minggu ini warga Cangkringan menghentikan aktivitas penambangan pasir menggunakan alat berat (back hoe). Itu menyusul adanya larangan menambang pasir dari Pemkab Sleman di aliran Sungai Gendol atau lahan pekarangan pribadi. Tetapi, penambangan manual masih ada. Itu pun hanya di beberapa titik. Tidak sebanyak sebelum pemkab menerbitkan Surat Edaran Nomor 540/02880 tentang instruksi untuk menghentikan penambangan di lokasi yang tidak berizin
Terkait persoalan tersebut, Kepala Desa Kepuharjo Heri Suprapto mendesak Pemkab Sleman untuk menerbitkan regulasi yang jelas dan nyata tentang penambangan pasir. Maksudnya, regulasi yang secara spesifik mengatur secara detil tentang area mana saja yang boleh dan dilarang ditambang. Aturan itu hendaknya juga disertai resume dan penjelasannya. Terutama penambangan di pekarangan pribadi. Sebab, surat edaran itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
Kendati begitu, Heri mengisyaratkan, warga belum akan menambang pasir, sebelum ada aturan jelas. “Harapan kami boleh menggali pasir, tapi regulasi harus jelas dulu. Aparat yang berkompeten mengecek dan memantau lokasi secara benar,” ujarnya kemarin (23/11). Heri masih menyoal masalah penarikan pajak bahan galian golongan C non logam dan batuan. Alasannya, meski area tambang dianggap ilegal, pemkab tetap memungut pajaknya.
Hingga kemarin, material vulkanik Me-rapi di aliran Sungai Gendol telah terbawa arus air hujan hingga sebelah timur laut Dusun Kopeng dan Jambu, serta di Kaliadem. Area tersebut, kini telah dipenuhi pasir dan batuan, meski tumpukan material tersebut belum menyentuh bibir sungai. “Kalau dibiarkan saja, lama-lama penuh. Itu mem-bahayakan keselamatan warga,” kata Heri.Selain regulasi, Heri meminta pemerintah segera bertindak untuk membuat peme-taan area tambang. Dengan melibatkan ahli dari akademisi untuk investigasi serta membuat kajian. Misalnya, daya muat sungai dan tingkat keamanannya bagi warga. Itu terkait juga dengan peme-liharaan jalan rusak akibat truk pasir. “Jadi bukan asal melarang dan menganggap setiap penambangan sebuah masalah,” tandasnya
Heri berharap pemerintah turut meli-batkan warga untuk membuat kajian dan regulasi. Setidaknya, warga diikutsertakan dalam public hearing dan ditampung masukannya sebagai bahan pertimbangan. Saat ini, pemkab mendasarkan larangan penambangan pasir pada Perda No 4/ 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.Kepala Satpol PP Joko Supriyanto me-ngatakan, setiap orang atau badan usaha yang melakukan penambangan harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).Selain itu memperhatikan UU No 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Penambangan pasir itu bisa merusakkan lingkungan. Bekas area tambang harus direklamasi,” paparnya.
Merujuk pada ancaman hukumannya bagi pelanggar, Joko menegaskan bahwa hal itu bukan lagi tindak pidana ringan (tipiring). Tapi pidana murni. Sesuai pasal 69 Perda No 4/2013, pelanggar diancam sanksi penjara 10 tahun dan denda Rp 10 miliar. “Kalau tipiring, bisa kami tindak langsung. Soal ini, kami buat berita acara dan serahkan ke polisi,” lanjut mantan kabag pemerintahan desa Sekretariat Daerah Pemkab.
Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Haris Sutarta menjelaskan, kegiatan penambangan dan pemungutan pajak adalah dua hal yang berbeda. Haris me-ngatakan, setiap ada kegiatan memin-dahkan bahan galian dari suatu tempat ke lokasi lain, maka wajib ditarik pajaknya. Nah, ketentuan itu tak memandang bahwa penambangan secara ilegal atau seizin pe-merintah. “Penarikan pajaknya bisa dila-kukan di mana pun. Tidak harus di dekat area tambang,” jelasnya. (yog/din/ong)