Disdukcapil Kota Jogja Desak Kemendagri

JOGJA – Moratorium atau penghentian sementara e-KTP yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hingga 1 Ja-nuari 2015, mendapatkan respons dari Di-nas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dis-dukcapil) Kota Jogja
Meski sudah ada instruksi, Disdukcapil berharap tetap da-pat melakukan pencetakan se-lama masa moratorium.Menurut Kepala Disdukcapil Kota Jogja Sisruwadi, pihaknya akan mendesak Kemendagri untuk tetap memberikan izin melakukan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik se-cara mandiri. Ini karena Pemkot Jogja sudah mendapatkan seki-tar lima ribu blangko e-KTP dari pemerintah pusat
“Jadi meskipun ada instruksi untuk menunggu keputusan dari pusat, kami tetap akan men-desak kementerian agar diberi izin untuk bisa mencetak e-KTP secara mandiri,” kata Sisruwadi kemarin (22/11). Selain itu, ala-san lain karena Disdukcapil juga sudah memiliki delapan mesin cetak yang siap diopera-sikan.
Terlebih berdasarkan UU No 24 Tahun 2013, kartu tanda penduduk elektronik dinyata-kan berlaku secara nasional pada 1 Januari 2015 dan kartu tanda penduduk regular sebe-lumnya dinyatakan tidak ber-laku. “Tapi kami butuh izin dari Kemendagri untuk itu,” ungkapnya.
Jika sudah memperoleh izin untuk melakukan pencetakan e-KTP, pihaknya akan mem-prioritaskan pencetakan untuk warga yang mengalami gagal cetak e-KTP, baru kemudian untuk warga pindah datang. Menurutnya, untuk warga pindah datang harus melalui proses perubahan biodata lebih dulu karena ada perubahan alamat.Selain itu, Sisruwadi juga akan segera meminta Kemendagri menambah blanko e-KTP, ka-rena jumlah yang kini diterima masih jauh dari kebutuhan. Un-tuk Kota Jogja membutuhkan sekitar 17.000 blanko e-KTP.
Meskipun begitu, Disdukcapil Kota Jogja akan tetap melayani masyarakat yang akan melaku-kan perekaman data kependu-dukan atau melayani warga yang akan memperpanjang KTP. “Namun, sementara kami baru bisa memberikan KTP regular,” katanya. (pra/laz/ong)