Kubu KMP Minta KIH Tak Suudzon

JOGJA – Pembahasan APBD DIJ 2015 bisa se-gera mulai pekan ini. Wakil rakyat di DPRD DIJ antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah bersepakat. KMP menegaskan tak ada sapu bersih untuk kursi pimpinan alat kelengkapan (alkap). Wakil Ketua III DPRD DIJ Dharma Setyawan bahkan menegaskan, Partai Gerindra sejak awal membuka ruang untuk musyawarah menentukan kursi pimpinan alkap. “Kami setuju dengan kese-pakatan semua fraksi mendapatkan kursi pimpi-nan alkap,” tandas Dharma, akhir pekan lalu.
Ia menegaskan, kesepakatan semua fraksi menda-patkan kursi pimpinan alkap ini juga didukung fraksi lain anggota KMP. Mereka adalah Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Golkar, dan Fraksi Per-satuan Demokrat (gabungan PPP dan Partai De-mokrat). “Tapi bagaimana mufakat, jika musya-warahnya saja tidak pernah dilakukan,” tuturnya.Faktor yang menjadi penghambat ini, lanjut Dharma, salah satunya karena KIH lebih menge-depankan berprasangka buruk (suudzon), ke-timbang mengawali musyawarah dengan KMP. “Hanya ada ketakutan. Karena tidak pernah dila-kukan (musyawarah),” sesalnya.
Tapi, semua kendala musyawarah itu, menurut Dharma, harus segera dipupus. Sebab, tenggang waktu pengesahan APBD DIJ tinggal lima hari mulai hari ini sampai Jumat (28/11) mendatang. “Kami harapkan Senin (hari ini, Red) sudah ada kesepakatan. Kemudian dilakukan paripurna pembentukan alkap,” lanjutnya.
Saat pembentukan alkap ini, sambung dia, bisa bersamaan dengan pembahasan APBD. Ini agar waktu yang ada bisa efektif. Juga menjaga kualitas pembahasan. “Apalagi, di Fraksi Gerindra telah mem-pelajari KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara),” tambahnya.Sebelumnya, Ketua FPKS Arief Budiono mengung-kapkan, sulit untuk berkata yakin pengesahan APBD DIJ 2015 selesai sesuai target. Jika tidak ada kesepaka-tan antara KMP dan KIH. Sebab, salah satu meka-nisme adalah pembentukan alkap sebagai pembahas anggaran. “Harus membentuk alkap yang itu harus disepakati antara KMP dengan KIH,” jelasnya.
Agenda wajib berikutnya menggelar rapat pari-purna (Rapur) terdiri dari penghantaran KUA-PPAS APBD DIJ, penghantaran APBD DIJ, serta pandangam umum fraksi-fraksi. Lalu pembahasan APBD serta ditutup dengan pengesahan APBD DIJ 2015. “Nah, itu semua kuncinya ada di pimwan,” ujar Arief.Menurutnya, sejumlah mekanisme tersebut sulit tercapai dengan waktu hanya lima hari. “Sepadat-padatnya agenda kalau hanya ditempuh lima hari sulit tercapai,” kata politikus asal Dapil Gunungkidul itu.
Namun jika target meleset,Ketua Fraksi Kebang-kitan Nasional (FKN) Sukamto menilai lebih pada kesalahan pimwan. Sebab, kewenangan membuat agenda kedewanan ada di pimwan. “Kalau tidak selesai sesuai harapan maka pimwan harus bertanggungjawab,” tambahnya.
Ketua F-PDIP Eko Suwanto meminta pimwan se-gera mencari celah regulasi seperti saat DPRD DIJ selesaikan RAPBD 2014 Perubahan. Prinsipnya, mem-percepat pembahasan dengan syarat harus sesuai peraturan perundang-undangan dan tetap menge-depankan kualitas penganggaran. (eri/laz/ong)