Jika DPRD DIJ Masih Rebutan Pimpinan Alkap

JOGJA – Tahun 2015 nanti tampaknya men-jadi tahun yang berat bagi warga di DIJ. Di saat mereka menanggung beban menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), warga juga bakal tidak bisa mendapatkan program dan kegiatan yang bersumber dana APBD DIJ. Hal ini karena sampai kemarin (24/11) atau empat hari menjelang batas waktu pengesahan APBD 2015, wakil rakyat masih saling berebut kursi pimpinan alat kelengkapan (Alkap)
Musyawarah antara kubu Ko-alisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), belum juga menemukan kata mufakat.Keadaan ini berujung dengan APBD DIJ senilai Rp 3,1 triliun yang belum terbahas. Sebab, badan anggaran (Banggar) dan komisi sebagai alkap pembaha-san APBD tidak ada tanda-tan-da akan terbentuk. Tanpa pembahasan APBD ini, Gubernur DIJ Hamengku Bu-wono X sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 8 tahun 2008 wajib untuk mengeluarkan pe-raturan gubernur (Pergub). Jika pergub ini sebagai pengesahan APBD, otomatis berdampak pada anggaran nonmengikat dan wajib.
Sebab sesuai PP tersebut, pem-prov bisa mengeluarkan ang-garan mengikat dan wajib. An-tara lain, anggaran belanja gaji pegawai, listrik, alat tulis kantor, dan lain-lain. Sedangkan ang-garan yang bersifat wajib adalah kesehatan dan pendidikan. Zuhrif Hudaya, Sekretaris PKS DPRD DIJ menjelaskan, di Ke-bijakan Umum Anggaran-Prio-ritas Plafon Anggaran Semen-tara (KUA-PPAS), gaji pegawai senilai Rp 525 miliar. Kemudian belanja untuk pendidikan Rp 76 miliar, dan kesehatan sekitar Rp 3 miliar. “Tinggal empat hari. Tidak mungkinlah kalau sampai besok (hari ini, Red) tidak ada kesepakatan,” tandas Sekretaris Fraksi PKS DPRD DIJ Zuhrif Hudaya, kemarin.
Zuhrif menjelaskan, untuk pengesahan alkap sebenarnya sehari bisa selesai. Pagi pengi-riman nama-nama dari fraksi untuk menempati alkap, siang komisi rapat menentukan pim-pinan, dan sore pengesahan alkap.Tapi dengan sisa waktu dua hari untuk membahas APBD, ia pesimistis bisa selesai. Kecuali pihak eksekutif dengan dewan membuat kesepakatan atau MOU yang intinya menegaskan jika APBD DIJ penting untuk segera disahkan. “Risiko tanpa pem-bahasan panjang, berada di dua belah pihak (eksekutif dan de-wan),” katanya.
Mantan Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja ini mengungkapkan, wacana untuk penetapan APBD hanya dilakukan pimwan, ber-tentangan dengan Tatib DPRD DIJ. Pembahasannya harus dila-kukan di masing-masing komisi.Persoalannya, sampai sekarang alkap yang terdiri empat ko-misi dan tiga badan DPRD DIJ belum terbentuk. “Sebenarnya bolanya ada di pimwan,” kata Zuhrif.Wakil Ketua III DPRD DIJ Dharma Setyawan mengatakan, proses politik harus segera dit-untaskan mengingat waktu ting-gal hitungan hari. “Karena yang membahas harus ada Badan Anggaran, kami mendesak mu-syawarah mufakat harus segera terjadi,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra ini meminta kepada seluruh fraksi untuk meninggalkan ego masing-masing. “Masing-masing harus mengedepankan musyawa-rah, Jangan hanya itu (musya-warah) dimulutnya saja,” ajaknya. Dia tidak menampik berlarut-larutnya pengesahan APBD karena persinggungan KMP dan KIH. “Untuk menjembatani itu, KMP menunjuk Arif Noor Har-tanto (Wakil Ketua I DPRD DIJ) juru runding, sedangkan KIH diwakili Yoeke Indra Agung (Ke-tua DPRD DIJ),” ungkapnya.
Di bagian lain, Yoeke Indra Agung Laksana menegaskan, APBD tetap menargetkan disa-hkan Jumat (28/11) mendatang. “Pimwan terus bekerja, jadi tidak stagnan,” katanya.Yoeke menambahkan, KMP dan KIH sudah bersepakat untuk pem-bagian pimpinan alkap. Hanya saja, hal itu masih dibahas menge-nai mekanisme pembagiannya. “Sekarang masih bermusyawarah menyangkut teknis (pengisian alkap),” tutur ketua dewan incum-bent ini. (eri/laz/ong)