JOGJA – Ada harapan bagi kaum buruh tetap bisa mendapatkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2015 pascapengumuman kenaikan harga BBM pekan lalu. Ini setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ mempersilakan kepada para bupati dan wali kota mengusulkan revisi, meski sebe-narnya UMK 2015 sudah ditandatangani gubernur. “Kalau memang kabupaten dan kota akan mengajukan revisi, silakan diusulkan ke gubernur,” kata Kepala Disnakertrans DIJ Sigit Sapto Raharjo, kemarin (24/11)
Usulan itu, lanjut Sigit, pasti akan ditindaklanjuti. Gubernur Hamengku Buwono X bisa saja memanggil wali kota dan bu-pati di DIJ untuk membicarakan usulan tersebut. “Kalau tidak ada usulan, kami hanya bisa membuatkan surat edaran (SE) penyesuaian kom-pensasi untuk pekerja atas ke-naikan harga BBM,” tandas mantan Asisten Sekretaris Pro-vinsi (Assekprov) III Bidang Administrasi Umum ini. Sigit menjelaskan, secara we-wenang yang bisa merevisi UMK adalah kabupaten dan kota. Ini karena DIJ menerapkan UMK, bukan upah minimum provinsi (UMP). “Yang memiliki ke-kenangan untuk hal itu adalah dewan pengupahan, tapi juga harus diikuti dengan survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak),” ka-tanya
Sesuai Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Mi-nimum, revisi UMK ini sudah tertutup. Sebab, di Permenaker-trans ini membatasi penetapan UMK maksimal adalah tanggal 20 November. Artinya, untuk revisi tak memiliki payung hukum. “Tapi bisa saja dengan kearifan lokal akibat adanya kenaikan harga BBM dan inflasi, sehingga diusulkan perlu adanya revisi UMK,” lanjut Sigit. Hanya saja Sigit menegaskan, hal itu harus berdasarkan usulan dari wali kota dan bupati. Bukan gubernur yang melakukan revisi terhadap UMK. “Kami akan terbitkan SE Imbauan. Sekarang sudah digo-dok di Biro Hukum (sekretariat provinsi),” tandasnya.
Di dalam SE ini, dijelaskan Sigit, bakal memuat dengan be-saran penyesuaian. Meski penye-suaiannya Sigit tak bersedia untuk membeberkan terlebih dahulu. “Nanti setelah diteken beliau (gubernur),” tambahnya. Sebelum terjadi kenaikan harga BBM pada Selasa (18/11) silam, HB X telah meneken SK bernomor 252/Kep/2014 tentang UMK Kabupaten/Kota di DIJ tahun 2015. Dalam SK tersebut, Kota Jogja ditetapkan Rp1.302.500, Sleman Rp1.200.000, Bantul Rp1.163.800, Kulonprogo Rp1.138.000, dan Gunungkidul Rp1.108.249.
Ketua Dewan Pimpinan Dae-rah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KS-PSI) Sumarto mengatakan, ide-alnya UMK 2015 kabupaten/kota di DIJ setidaknya Rp1,5 juta per bulan. “Kami minta ada tunjangan kemahalan (konjung-tur) untuk mengantisipasi ke-naikan BBM. Tapi, prinsipnya kami menolak wacana itu (ke-naikan harga BBM),” tandasnya. Sekjend Aliansi Buruh Yogya-karta (ABY) Kirnadi menyesalkan belum adanya rencana revisi UMK. Ia beralasan, tanpa ada revisi UMK, sama saja dengan dengan menambah masalah baru. Karena SE itu hanya ber-sifat imbauan. “Tidak bisa mengi-kat,” tandasnya.
Kirnadi menyarankan, HB X untuk berani merevisi UMK se-bagai respons kenaikan harga BBM. Sebab, daerah lain se-perti Jawa Tengah juga mere-visi UMK yang telah ditetapkan.”Gubernur memiliki kekuatan mutlak merevisi UMK, itu dila-kukan kepala daerah. Di sini (DIJ) hanya mengeluarkan surat eda-ran,” lanjutnya. (eri/laz/ong)