Tegaskan Dana Rp 1 Triliun untuk Pembangunan Daerah

JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X belum berencana mem bahas kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam rapat kerja dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor juga tak ada instruksi khusus soal pemberian kompensasi kepada masyarakat kurang mampu itu.”Tidak ada (instruksi),” tutur HB X kemarin (25/11) di Kepatihan. Ia menjelaskan, kompensasi kenaikan BBM tersebut tetap menanti pembahasan APBD DIJ Tahun 2015. “Ya nanti, menunggu DPR. APBD kan belum dibahas,” jelas HB X.
Dikatakan, gelontoran dana dari pusat sebesar Rp 1 triliun sebagai kompensasi atas kenaikan BBM di-peruntukkan untuk pembangunan di daerah
Bukan untuk memberikan kompensasi bagi masyarakat kurang mampu. “Dana itu untuk lima tahun,” ujarnya.Buntut kenaikan harga BBM memang begitu terasa bagi warga menengah ke bawah. Sebab dengan kenaikan itu, harga kebutuhan bahan pokok lain ikut melambung naik. Otomatis, pengeluaran ma-syarakat pun membengkak.Yang terbaru adalah kenaikan harga gas melon elpiji tiga ki-logram. Gas subsidi pemerin-tah itu kini di pasaran menca-pai Rp 21 ribu. Bahkan bebe-rapa pengecer menjual sampai Rp 27 ribu, seperti di daerah Gejayan, Sleman. “Saya tadi beli di sekitar Demangan (Ge-jayan). Harganya Rp 27 ribu per tabung,” kata Ira, salah seorang ibu rumah tangga.
Sementara untuk tarif ang kutan di DIJ sudah menaikkan secara sepihak mulai Rabu (19/11) silam. Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIJ menaikkan 30 persen dari tarif sebelum kenai-kan harga BBM.
Jika dihitung, dengan usulan tarif itu, angkutan dalam kota menjadi Rp 3.900 dan luar kota dalam provinsi (AK-DP) Rp 221 per kilometer. Tarif angkutan sendiri sebelum kenaikan harga BBM untuk dalam kota Rp 3 ribu (umum), Rp 1.500 mahasiswa atau pe-lajar, dan luar kota Rp 170 perkilometer. (eri/laz/ong)