JOGJA – Wakil rakyat di DPRD DIJ butuh keajaiban. Terutama me-nyangkut dengan tugas dan wewenang mereka di budgeting atau anggaran. Corong aspirasi masyarakat ini belum juga menjalankan tugas utamanya itu. Mereka masih sibuk rebutan po-sisi pimpinan alat kelengkapan (alkap)
Sekretaris DPRD DIJ Drajad Rus-wandono mengatakan, sampai ke-marin atau tiga hari menjelang teng-gang waktu pengesahan APBD 2015 Jumat (28/11) nanti, belum ada jadwal pembahasan. “Agenda dua minggu untuk intensif membahas APBD sudah kami jadwalkan
Semuanya (penjadwalan) buyar,” tandas Drajad di kantor DPRD DIJ, kemarin.Ketua Fraksi PKS DPRD DIJ Arif Budiono pesimistis pengesahan APBD DIJ menjadi peraturan daerah ( perda) bisa tepat waktu
“Ini butuh keajaiban. Kami sudah mengirimkan surat ke pimpinan untuk segera me nyelenggarakan rapat konsultasi besok (hari ini, Red),” kata Arif. Sikap pesimistis PKS ini memang cukup realistis. Karena Drajad juga tak mengetahui kapan dewan akan menjadwalkan kembali pem-bahasan uang rakyat itu. Usai rapat konsultasi dua minggu lalu, sam-pai sekarang belum ada tanda-tanda para wakil rakyat bersepakat untuk pembentukan alkap
“Kami juga belum diajak bi-cara kemungkinan mengguna-kan mekanisme lain (pembaha-san APBD tanpa alkap). Sampai sekarang, tidak ada instruksi dari pusat,” tambah Drajad. Untuk pembahasan APBD Pe-rubahan 2014, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran (SE) jika pembahasan APBD bisa di forum pimpinan.
Belum adanya tanda-tanda pembahasan APBD 2015 segera dimulai menjadikan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X pasrah. Meski, karena keterlambatan pengesahan APBD dari batas waktu satu bulan sebelum masa anggaran mulai atau 30 November gubernur bakal mendapatkan sanksi. Berupa kehilangan hak-hak keuangannya selama enam bulan.
Ini sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di Pasal Di Pasal 312 ayat dua, asal 2, DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama ran-cangan Perda tentang APBD se-belum dimulainya tahun angga-ran setiap tahun dikenai sanksi administratif tak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
“Ya, itu konsekuensi (dari belum ada pembahasan APBD DIJ),” ujar HB X di Kepatihan. Ia mengung-kapkan, pihaknya akan meminta dispensasi ke Kemendagri untuk memundurkan batas akhir pem-bahasan APBD DIJ. Tak lagi ber-patok pada 30 November men-datang sesuai dengan UU tersebut. “Ya, bisa mundur selama dua minggu,” tandasnya.
Itu pun lanjut HB X, tergantung dari dewan. Jika wakil rakyat ini telah bersepakat soal pembagian posisi alkap, pembahasan bisa lebih cepat. “Harapannya bisa seperti kota (DPRD Kota Jogja), cukup pimpinan,” tuturnya.
Di DPRD Kota Jogja, pembaha-san APBD Kota Jogja 2015 memang lebih maju dibandingkan wakil rakyat di Malioboro. Pembahasan APBD langsung diambilalih pimpinan dewan (pimwan) dengan badan anggaran (Banggar) yang telah terbentuk.
Tapi, jika melihat kemajuan di DPRD DIJ hal tersebut tampaknya tak akan bisa berjalan. Ini meng-ingat dewan provinsi alih-alih menentukan posisi pimpinan alkap. Siapa yang mengisi alkap saja belum juga dikirimkan ke sekretariat dewan (Setwan). “Kami sebenarnya sudah siap konsep suratnya. Tinggal di-kirimkan ke masing-masing fraksi,” kata Drajad.
Wakil Ketua II DPRD DIJ Ranny Widayati mengaku, musyawarah pembagian alkap masih pang-gang jauh dari api. Ini karena permintaan musyawarah Koa-lisi Merah Putih (KMP) tak mendapatkan respon dari Koa-lisi Indonesia Hebat (KIH)
“Mau mufakat gimana? Kalau musyawarah saja belum dilakukan,” katanya.
Ranny juga menolak jika di-katakan KMP akan sapu bersih posisi alkap. KMP sudah mem-buka musyawarah dengan KIH. “Bagaimana kami bisa tahu keinginan mereka (KIH),” tandas politikus dari Partai Golkar ini.Sebelumnya, Ketua Fraksi Ke-bangkitan Nasional (FKN) DPRD DIJ Sukamto mengaku kecewa dengan sikap koleganya. FKN telah mengajukan surat untuk segera dilakukan rapat konsul-tasi guna membahas tahapan pembahasan APBD DIJ. “Kalau seperti ini yang dirugikan semua warga DIJ,” sesalnya

Desak Ketua Dewan Ambil Inisiatif

Fraksi Partai Kebangkitan Nasional (FKN) DPRD DIJ yang merupakan gabungan dari PKB dan Partai Nasdem menuntut 55 anggota dewan provinsi me-ngundurkan diri. Langkah itu sebagai pertanggungjawaban moral karena dewan tak mam-pu membahas RAPBD 2015 tepat waktu.
“Hampir pasti pengesahan RAPBD 2015 mundur dari jadwal yang diatur oleh undang-undang. Ini akibat ketidakmampuan dewan menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” sesal Ketua FPKN Sukamto kemarin (25/11). Konflik internal dewan yang dipicu pem-bentukan alat kelengkapan (alkap) yang tidak beres-beres itu berimbas ke kinerja dewan.
Jadwal penyusunan RAPBD yang mestinya terpola secara rapi menjadi berantakan. Ka-rena itu, Sukamto yang didampingi wakil ketua fraksi Subarno (Nas-dem) minta agar seluruh elemen di dewan introspeksi diri. “Kalau perlu kita semua anggota DPRD DIJ mengajukan pengunduran diri. Kita malu dengan rakyat. Tugasnya menyejahterakan, bu-kan menyengsarakan rakyat,” ingat Sukamto.
Ditanya siapa yang akan mengi-si posisi dewan bila semua ang-gota dewan lengser, Sukamto dengan ringan menjawab. ” Nomor urut di bawahnya ber-hak naik,” cetusnya singkat. Sebagai bentuk protes dari kon-disi di dewan, FPKN secara resmi melayangkan surat ke-pada ketua dewan dan tiga wakil ketua dewan. Pimpinan dewan didesak dalam waktu 1 x 24 jam segera menggelar rapat konsul-tasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi. Agenda rapat konsultasi adalah penentuan alkap, dan jadwal pembahasan KUA-PPAS RAPBD serta RKA RAPBD 2015. “Jadwal konsultasi tak bias di-tunda-tunda,” desaknya.
Terkait dengan kekhawatiran adanya sapu bersih alkap oleh Koalisi Merah Putih (KMP), Su-kamto yang partainya masuk da-lam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengaku tak khawatir. Baginya, KMP bukan hanya berpotensi sapu bersih. “Mereka bukan hanya sapu, tapi kerok habis,” sindirnya.
Tindakan menyurati pimpinan dewan ternyata juga dilakukan pimpinan-pimpinan fraksi lain. Salah satunya Ketua FPKS Arief Budiono. Ia mengaku telah me-layangkan surat ke pimpinan dewan. “Isinya kami minta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pimpinan dewan mengadakan rapat konsultasi,” katanya. Rapat konsultasi beragendakan tahapan membahas RAPBD. Untuk itu, Budiono meminta agar pengisian alkap secepatnya dila-kukan. FPKS yang tergabung dalam KMP, lanjut dia, siap mengadakan komunikasi dan mengakomodasi kekuatan lain di luar KMP. Hanya syaratnya Budiono meminta agar mereka yang berada di luar KMP berse-dia berembug. “Bagaimana mau musyawarah, kalau bertemu saja tidak mau,” sentilnya.
Budiono juga mewanti-wanti agar Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana mengambil ini-siatif menggelar rapat konsultasi. Baginya rapat konsultasi itu ber-tujuan untuk menyelamatkan RAPBD 2015. FPKS, sambung dia, menawarkan berbagai alternatif untuk membahas RAPBD 2015. Di antaranya karena situasinya darurat, ia minta agar pembahasan dilakukan di luar jam kerja. Mi-salnya secara maraton Sabtu dan Minggu. “Kami siap kerja lembur 24 jam,” katanya. (eri/laz/ong)