Pinjam Bendera Perusahaan Konsultan, Dilaporkan ke Inkido Pusat dan Jawa Tengah

MAGELANG – Keterlibatan orang-orang lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang masuk dalam posisi konsultan pengawas puluhan proyek di Kota Magelang dikritisi kalangan LSM sendiri. Mereka memper-soalkan masuknya nama-nama dari LSM dalam proyek milik pemkot.
Modus yang dilakukan adalah melakukan peminjaman “bendera” atau perusahaan konsultan pada LSM dengan cara memberi surat kuasa direksi atau posisi senior super intendent selaku pengawas.
Cara seperti itu, bagi kalangan LSM, dianggap menimbulkan situasi tidak kondusif pada tataran teknis lapangan. Terutama saat muncul pemeriksaan proyek dari inspek-torat, badan pemerika keuangan (BPK), maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Sisi lain, hal ini juga mengakibatkan ratusan tenaga kerja pada perusahaan jasa kon sultan pengawasan kehilangan pekerjaan. Ini tentunya menjadikan si tuasi tidak sehat dan tidak kondusif,” kritik Di-rektur LSM Lembaga Kajian Otonomi Daerah (LKOD) Magelang M. Abdurrohman, kemarin (25/11).
Pria yang pernah menjabat Ketua LSM Alma ini mengadukan persoalan ini ke Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkido) Pusat. Selain itu, aduan juga dikirimkan ke Inkido Jateng dan Wali Kota Magelang. Ia berharap, praktek yang jelas-jelas me-langgar etika tersebut bisa dihapuskan di Kota Magelang
Tentu saja, ada upaya pem-binaan dari organisasi Inkindo maupun wali kota. Termasuk memberikan teguran keras sampai pencabutan KTA (kartu tanda anggota) dari jasa kon-sultan yang meminjamkan bendera perusahaannya.
“Peminjaman bendera peru-sahaan jasa konsultan ke orang-orang LSM untuk pekerjaan konsultan bisa berdampak buruk pada proyek. Karena orang LSM yang bekerja, bisa saja tidak pro-fesional dan tidak memiliki ka-pasitas. Bahkan, kapabilitas dan disiplin ilmu sebagai konsultan pengawas,” kritiknya lagi.
Dalam aduan tersebut, di-paparkan beberapa proyek yang konsultan pengawasnya dari kalangan LSM yang “pinjam bendera”. Di antaranya, peker-jaan rehab Balai Pelajar SMPN 2 Kota Magelang dari Dinas Pen-didikan, pembangunan gerbang selatan batas Kota Magelang di bawah Dinas Kebersihan Per-tamanan dan Tata Kota (DKPTK), lima paket pembangunan rumah tinggal bidan kelurahan dari Dinkes, dan penataan devider di Jalan A Yani dari DKPTK.
Untuk pekerjaan pengawasan, kalangan LSM menggunakan bendera CV Tata Nusa Konsultan. “Nilai pengawasan dari proyek-proyek tersebut hampir sekitar Rp 100 juta,” ungkapnya.
Selain menggunakan CV Tata Nusa, kalangan LSM juga meng-gunakan bendera CV Sthapati Rancang Persada. Ini untuk paket pekerjaan pembangunan me-dian Jalan Soekarno-Hatta, pe-nataan Taman Badaan, pem-bangunan Taman Nambangan yang merupakan proyek-proyek DKPTK. Juga proyek rehab ruang sopir dan aula RSU Tidar.
“Sepertinya, masih banyak proyek lain yang juga penga-wasannya diserahkan ke LSM melalui pinjam bendera. Kami masih terus mencari informasi di lapangan,” tegasnya.
Saat ditanya LSM mana yang melakukan praktek tersebut, Abdurrohman dengan sigap menyebutkan satu nama. “Yang melakukan itu namanya Bin-toro. Dari LSM Forbes,” jawabnya tegas.
Direktur CV Tata Nusa Kon-sultan Bayu Dani Wahyudo saat dikonfirmasi persoalan tersebut membenarkan hal tersebut. “Kami memang pernah di-sambati kalangan LSM yang mau pinjam bendera. Katanya me-reka mau diberi proyek sebagai konsultan pengawas. Dalam rangka pembinaan. Ya kami setelah konsultasi dengan be-berapa konsultan yang biasa meng garap proyek di Kota Magelang tidak ada masalah. Kami me minjamkan bendera ke LSM. Statusnya kami memberi surat kuasa direksi. Tapi perjanjian-nya hanya untuk empat proyek,” kata Bayu. (dem/hes/ong)