JOGJA – Tes keperawanan bagi calon anggota polisi wanita (Polwan) terus menuai kontro-versi. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengajak kalangan perempuan agar mewaspadai tindak ke-kerasan dan praktik diskrimi-nasi terhadap perempuan.Sebab, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk di ruang publik, bullying di se-kolah, diskriminasi di tempat kerja hingga kekerasan di dalam rumah tangga.
“Praktik kekerasan dan diskri-minasi terhadap perempuan juga tersistematis melalui ber-bagai bentuk peraturan dan kebijakan, termasuk tes ke-perawanan bagi seorang calon polisi wanita,” ujar peneliti PSKK UGM Dewi Haryani Susilastuti kemarin.Berdasarkan data Human Right Watch, praktik tes keperawanan ternyata masih dijalankan ke-polisian meski secara formal syarat tersebut telah dihapuskan sejak era reformasi.
Terlepas bukan menjadi pe-nilaian utama yang menentukan, tes keperawanan secara fisik telah menimbulkan trauma, terutama bagi para perempuan yang pernah mengikuti tes dan tidak lolos. Mereka dipaksa untuk mengisahkan pengalaman buruknya ketika mengikuti seleksi masuk kepolisian.
“Ini sangat ironis. Sebuah institusi yang salah satu man-datnya adalah memberikan perlindungan terhadap perem-puan, tapi menerapkan praktik yang represif terhadap pe-rempuan,” kritiknya. Dewi mempertanyakan apa pentingnya tes keperawanan terhadap calon polisi wanita. Menurut Dewi, kepolisian tidak benar-benar paham apa makna dan maksud dari tes kepe rawanan. Praktik itu jelas menunjukkan kerasnya budaya yang me-minggirkan sekaligus merenda-hkan perempuan.
Di sisi lain, ia mengkritisi se-buah studi yang menunjukkan peningkatan jumlah unit layanan bagi perempuan dan anak belum diikuti dengan meningkatnya kualitas pelayanan. Staf pe nyedia layanan pada unit-unit tersebut dinilai tidak sensitif gender dan belum diberikan pelatihan pe-ningkatan kapasitas yang me-madai.
Sebagai bukti, banyak lembaga layanan belum memiliki fasilitas yang cukup, dan representatif, khususnya tempat penampungan bagi korban. “Lembaga atau unit layanan yang sudah matang juga kurang diikuti kampanye gencar,” terangnya. (mar/laz/ong)