MAGELANG – Tarif angkutan umum kota (angkot) secara resmi naik 30 persen. Ke-pastian ini keluar seiring dikeluarkannya surat keputusan (SK0 terhadap kenaikan tarif oleh Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito.Keputusan soal kenaikan ini sesuai ke-inginan kru angkutan dan survei yang di-lakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) belum lama ini.
“Tarif angkutan sudah dihitung, sudah dikumpulkan juga dengan dinas dan pihak terkait. Ada dari Dishubkominfo, asisten, Organisasi Angkutan Darat (Organda), Forum Komunikasi Angkutan Magelang (Forkam). Ini sesuai usulan mereka, sehingga tidak ada masalah dan kenaikan ini tetap terukur,” kata wali kota, kemarin (25/11).
Sebelumnya, tarif angkot di Kota Magelang sengaja dinaikkan sepihak oleh kru angku-tan dengan kenaikan 30 persen. Perincian-nya, kategori umum semula Rp 3 ribu, men-jadi Rp 4 ribu. Sedangkan tarif untuk pe lajar, dari Rp 1.500 menjadi Rp 2 ribu.Pengusulan oleh Forkam tersebut di-layangkan melalui surat pada Dishubko-minfo pada 4 November 2014. Sedangkan tarif baru sudah diefektifkan secara ilegal oleh awak angkutan, saat harga BBM diumumkan naik, Selasa pekan lalu
“Jumat lalu (21/11), sudah saya tanda tangani surat keputusan untuk legalitas tarif angkutan umum. Jadi, para sopir angkot dan lainnya tidak usah resah, karena sudah legal,” paparnya.
Selain itu, orang nomor satu di kota jasa ini juga menyiapkan sejumlah strategi khusus untuk menyikapi kenaikan harga BBM. Termasuk rencana melakukan monitoring intensif di sejumlah pasar tradisional. Menurut Sigit, dampak kenai-kan BBM bakal berimbas pada kenaikan harga sejumlah bahan pokok. “Biasanya, selalu diiringi (kenaikan harga pokok) kalau BBM naik. Yang jelas, dari kami akan monitoring. Saya harapkan tidak ada gejolak dan pengaruh-nya juga tidak terlalu banyak,” harapanya.
Terkait distribusi tiga kartu sakti Presiden Jokowi, pemkot berkoordinasi dengan instansi terkait. Guna mengalokasikan pada masyarakat yang membu-tuhkan. Ini untuk menghindari adanya bantuan tidak tepat sa-saran. “Kompensasi harus tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari situ, kami lakukan pengawalan ketat, sia-pa saja yang mendapatkan sub-sidi,” janjinya. (dem/hes/ong)