HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
DIAKOMODASI: Pelaksanaan konsultasi publik hari kedua di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kulonprogo, kemarin (26/11). Meskipun masih ada beberapa persyaratan yang diajukan sebagian masyarakat, secara umum mereka mendukung adanya bandara baru.
KULONPROGO – Tahapan kon-sultasi publik hari kedua di Balai Desa Jangkaran Temon kembali berjalan lancar, kemarin (26/11). Tujuan kegiatan ini sama, yakni menyerap masukan dari masyarakat baik yang sepakat atau menolak rencana pembangunan bandara. Meskipun masih ada beberapa persyaratan yang diajukan seba-gian masyarakat, secara umum mereka sepakat atau mendukung adanya bandara baru di Temon, Kulonprogo. Beberapa keinginan warga yang disampaikan kepada tim yakni ingin dipekerjakan ketika bandara itu terealiasi.
Pimpinan Proyek (Pimpro) Pembangunan Bandara Baru Jog-jakarta dari PT Angkasa Pura (AP) I Eko Permadi Boedi S memastikan sejak proses pembangunan hingga nanti bandara beroperasi masyarakat setempat akan dilibatkan. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.Menurut Eko ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa diambil masyarakat dalam proses pembangu-nan bandara, seperti tukang kayu, batu, listrik, bangunan dan las.
“Setelah jadi, masyarakat bisa ambil bagian menjadi pertugas keamanan, operator alat berat dan alat penunjang, porter, petugas kebersihan dan masih banyak lagi,” ujarnya.
Meskipun tidak masuk menjadi karyawan PT AP I, namun masih ada kesempatan warga ikut terlibat sebagai pekerja di bandara. Ter-lebih PT AP I memiliki banyak anak perusahaan yang mengelola komunitas bandara. Namun de-mikian, jika memenuhi syarat yang dibutuhkan PT AP I yang meliputi persyaratan khusus tentunya tidak menutup kemungkinan bisa menjadi tenaga administrasi.
“Jika memenuhi persyaratan, tidak menutup kemungkinan bisa jadi tenaga administrasi atau tenaga teknis operasional di bandara. Yang jelas, masyarakat di ring satu sekitar bandara akan dilibatkan dalam pembangunan bandara dan masyarakat yang memenuhi syarat nanti bisa bekerja di bandara,” terang Eko.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam konsultasi publik semua masukan dari masyarakat akan dituangkan dalam berita acara, baik mereka yang setuju maupun yang menolak. Hasil konsultasi publik itu nantinya akan dikaji sebelum dilaporkan kepada gubernur DIJ. Kemudian jika tidak terdapat per-masalahan akan diterbitkan Izin Penetapan Lahan (IPL). (tom/ila/ong)