PURWOREJO – Batas akhir penanganan Pasar Baledono yang diberikan DPRD Kabupaten Pur-worejo kepada eksekutif sudah hampir habis. Kepastian jadi ti-daknya pembuatan panitia khu-sus (Pansus) Pasar Baledono akan ditentukan pekan depan.
“Sudah satu bulan, dan sampai hari ini belum ada progres report yang jelas soal Pasar Baledono. Pekan depan akan kami sikapi,” kata Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi dalam konferensi pers di DPRD setempat, kemarin (26/11).
Dalam kesempatan itu, Luhur didampingi Wakil Ketua Komisi A Ngadianto, Ketua Komisi B Dion Agasi, Ketua Komisi D Muh Dahlan, anggota Komisi B Prabowo dan perwakilan dari Fraksi Partai Golkar Sutardi dan Fraksi Partai Gerindra Tatak Wawan Karisma.Luhur mengungkapkan, waktu satu bulan yang diberikan kepada eksekutif sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk memperjelas status hukum Pasar Baledono. Terlebih Jaksa Pengacara Negara (JPN) sudah memberikan legal opinion yang bisa digunakan se-bagai pertimbangan hukum bagi tim penanggulangan pasar yang dibentuk bupati.
“DPRD memiliki komitmen yang tinggi agar Pasar Baledono segera dibangun. Pasalnya, berlarut-larutnya penanganan pasar tersebut mengakibatkan ribuan pedagang semakin terpuruk dan salah satu mesin penggerak per-ekonomian di Purworejo tersendat,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi A Ngadianto menambahkan, seluruh fraksi di DPRD sudah sepakat agar Pasar Baledono segera ditangani dengan cepat. “Kami tidak mau berpolemik apakah akan dibangun total atau direnovasi. Prinsip DPRD setuju dilakukan percepatan pembangu-nan Pasar Baledono,” imbuh politisi PKS itu.
Luhur menegaskan, DPRD se-pakat menyetujui anggaran Pasar Baledono melalui APBD 2015 dengan catatan status hukumnya jelas. Hal itu sebagaimana hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di mana Pasar Baledono bisa diang-garkan apabila status hukum jelas.
“Jangan sampai seperti pada APBD 2014. Sudah dianggarkan Rp 25 miliar dan dari provinsi juga Rp 5 miliar, tapi sama sekali tidak bisa digunakan. Kami tidak ingin sudah dianggarkan, tapi tidak bisa dilaksanakan. Prinsip kami setujui penganggaran asalkan status hukum jelas,” tegasnya.
Ketua Komisi B Dion Agasi me-nimpali, sampai saat ini eksekutif belum mengajukan anggaran Pasar Baledono melalui RAPBD 2015. Pihaknya sudah mencermati Ren-cana Kerja Anggaran (RKA) tidak ditemukan adanya pengajuan anggaran untuk Pasar Baledono.
“Kami sudah mencermati. Baik di dinas pekerjaan umum (DPU) maupun di perdagangan tidak ada usulan penganggaran Pasar Baledono,” ungkapnya.Ketua Komisi C DPRD Muh Dahlan menyatakan, DPRD tidak ragu untuk membentuk Pansus Pasar Baledono. Pasalnya, hanya melalui pansus bisa ditelusuri semua persoalan yang terkait Pasar Baledono.
“Lewat pansus bisa ditelusuri penyebab macetnya di mana. Kalau deadline yang diberikan DPRD tidak diindahkan oleh eksekutif, ya sudah langsung di-bentuk pansus saja, toh semua (anggota DPRD) sepakat,” tandasnya. (tom/jko/ong)