MAGELANG – Pembangunan bagian belakang Hotel Citihub yang belum me miliki izin mendirikan bangunan (IMB) ternyata merusak beberapa bangunan sekitarnya. Selain itu, proses pembangunan yang sampai malam juga menganggu istirahat warga Kampung Jagoan 3 RT 02/RW 08, Jurang-ombo Utara, Magelang Selatan.
Di samping itu, Peraturan Wali Kota (Per-wal) Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Jam Belajar Masyarakat pukul 18.30-20.30 ternyata juga dilanggar. Karena, pem bangunan dilakukan pada malam hari, saat anak-anak belajar. “Kami keberatan, karena ada pe-ngecoran lantai II yang dilakukan hingga dini hari. Ini merupakan puncak kejengkelan warga,” kata Wawan, warga Jurangombo Utara, kemarin (26/11).Wawan mengungkapkan, beberapa hari sebelumnya, pekerja juga melakukan pekerjaan hingga malam
Mereka memukul-mukul papan yang bunyinya cukup keras. Se-mua itu, tentu menganggu kon-sentrasi belajar anak-anak dan melanggar Perwal soal jam belajar.Warga juga menganggap pihak Hotel Citihub terlalu me remehkan kepentingan warga dan aturan yang ada. Citihub dianggap ter-lalu membesar-besarkan pem-berian atau sumbangan ke warga.
“Mereka berdalih sudah mem-bantu pembangunan tugu, mem-beri peralatan olahraga ke pe-muda, termasuk pemasangan parabola pada warga yang penang-kapan siaran televisinya dengan antena jadi terhalang karena ada bangunan tinggi. Kemudian, se-enaknya menganggap tidak ada masalah. Jujur saja, kami lebih suka menikmati siaran televisi dengan antena. Karena tidak ada siaran yang diacak. Dengan parabola yang pemasangannya diparalel, kami tidak bisa nonton siaran bola. Ini jelas kerugian,” keluhnya.
Wawan mengaku, ada per temuan warga dengan pihak Citihub. Per-temuan tersebut dilakukan di Rumah Ketua RW 08 Jurangombo Utara Suyono, pada Selasa (25/11), sekitar pukul 14.00.
“Saya tidak datang. Karena pertemuan pukul 14.00 kok baru ada undangan pukul 11.00. Ini pertemuan apa pengkondisian? Apalagi pihak pengundang dari RT 02 dan dilakukan di rumah Pak RW. Ini kepentingan Citihub apa kepentingan RT dan RW? Aneh,” sindirnya.
Warga lain, Pak Mad mengaku ikut pertemuan tersebut. Ia sempat komplain soal perizinan bangunan Citihub bagian depan atau bangunan awal. Karena, ada beberapa warga yang tanda tangannya dilompati.
“Pada IMB yang dulu, saya dan Adek tidak ikut tanda tangan. Padahal, di antara rumah saya dan Adek ada rumak Setik yang ikut tandatangan. Ini kok lompat-lompat dalam mencari tanda tangan. Padahal, saat tahlilan diundang semua. Ini ya aneh,” kritiknya.
Lurah Jurangombo Utara Edi Priambudi mengaku dirinya sempat hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, ia menjelaskan posisinya bukan sebagai pe-ngundang atau diundang. Me-lainkan akan mampir ke rumah ketua RW untuk koordinasi soal Posyandu.
“Saya sempat ragu-ragu mau masuk. Kok ramai. Saya kira sedang ada latihan nyanyi se-perti biasanya. Setelah tuan rumah meminta masuk, saya turuti. Di situ, ada pertemuan antara warga dengan Citihub. Saya datang sudah tengah-tengah dan saat itu suasana ramai, karena ada warga yang mengungkapkan uneg-uneg,” jelasnya.
Menurut Edi, belum ada hasil final dari pertemuan tersebut.Hanya ada kesepakatan pem-bangunan hotel tidak boleh diteruskan sebelum ada izin. “Kami dari kelurahan juga berharap seperti itu. Izin diurus dulu. Selama belum ada izin, ya jangan ada pekerjaan pem-bangunan,” pintanya.Sementara itu, kalangan mahasiswa minta ketegasan Pemkot Magelang atas pelang-garan izin dalam pembangunan lanjutan Hotel Citihub. Anggota GMNI Kota Magelang M. Miftahudin khawatir semua itu menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Terutama kalangan pengusaha. Mereka bisa me-nyepelekan perihal perizinan. Seperti IMB saat mendirikan bangunan.
“Harusnya seperti Hotel Oxalis dulu. Pemkot langsung bertindak tegas. Tidak tahu ada apa kok di kasus Citihub, tidak ada tindakan tegas dan jelas. Padahal jelas ada pelanggaran izin. Tetapi kenapa hanya muncul peringa-tan, tidak ada tindakan tegas. Semestinya karena belum ber-izin, ya suruh dibongkar saja bangunan yang telah berdiri,” tegasnya.
Tidak diurusnya IMB oleh Citihub bisa dianggap sebagai tindakan berbahaya. Meng ingat dalam posisi sekarang ini, pihak tata kota sudah tertinggal satu langkah. Terutama dalam kajian struktur bangunan untuk me-ngetahui kelayakannya. “Nah, kalau bangunannya asal-asalan. Kan bakal mem bahayakan rumah dan warga yang tinggal di sekitar bangunan belum berizin itu,” katanya
Mahasiswa Semester Akhir Universitas Negeri Tidar (Untidar) Magelang ini menunggu langkah tegas pemkot dalam me negakkan aturan yang dibuat. Jika masih memberi toleransi dan tidak ada tindakan tegas bagi penentang peraturan daerah (perda), sama saja membiarkan pemkot di-lecehkan.
“Salah satu contoh IMB. Ke-tegasan Pemkot akan menjawab, apakah perlu perda itu ditegak-kan, diagung-agungkan, atau disepelekan. Kami tunggu saja,” sindirnya. (dem/hes/ong)