JOGJA – Demi mengejar batas waktu penge-sahan APBD tahun 2015 besok, DPRD DIJ ter paksa bermain sulap. Tak seperti pemba-hasan APBD yang memakan waktu berbu-lan-bulan, untuk uang rakyat senilai Rp 3,1 triliun itu, dewan di Jalan Malioboro hanya butuh sehari pada hari ini (29/11)
“Senin (1/12) baru kami kirim-kan ke Kemendagri (Kemente-rian Dalam Negeri),” jelas Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana, usai memimpin rapat paripurna penetapan meka-nisme pembahasan APBD DIJ kemarin.
Dalam rapat penetapan me-kanisme pembahasan APBD DIJ ini, para wakil rakyat sepa-kat menggunakan Badan Ang-garan (Banggar). Konsekuensi dari kesepakatan itu, siang hari sekitar pukul 14.30, dewan kembali menggelar penetapan Banggar.Malam harinya, mereka kem-bali bekerja untuk rapat pari-purna pandangan umum fraksi-fraksi atas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Ang-garan Sementara (KUA-PPAS). Di rapat ini dirapel dengan nota pengantar APBD 2015 dari Gubernur DIJ.
Hari ini dewan kembali meng-gelar rapat paripurna. Paginya mereka mendengarkan jawaban dari gubernur DIJ atas pandangan umum fraksi terhadap KUA-PPAS. Kemudian Banggar se-lama sehari membahas angga-ran Rp 3,1 triliun itu.
“Sebenarnya pembahasannya sudah dilakukan. KUA-PPAS, penyampaian dari bapak gu-bernur sudah sejak lama. Jadi tidak sehari,” kilah politikus dari PDI P ini.
Ia menambahkan, meski Bang-gar hanya membahas sehari, APBD 2015 tetap berkualitas. Tak adanya pembahasan ren-cana kerja anggaran (RKA) di komisi bukan berarti APBD 2015 tak legal. “Hakekatnya, pemba-hasan APBD di Banggar,” tandas Yoeke.Pembahasan APBD melalui Banggar ini sempat terjadi tarik ulur di internal lembaga wakil rakyat ini. Rapat paripurna pe-netapan mekanisme pembaha-san APBD menggunakan Banggar baru bisa dimulai sekitar pukul 11.30.
Ini setelah keempat pimpinan dewan (pimwan) bersama dengan ketua fraksi berkumpul di ruang transit untuk memutuskan pem-bentukan Banggar sebagai pem-bahas APBD. “Jadi tidak ada tata tertib dan undang-undang yang ditabrak,” tambahnya.Untuk mengumpulkan ini, beberapa dewan sempat ber-lalu lalang di depan ruangan itu. Mereka terlihat saling mencari. Sampai akhirnya, di rapat ter-sebut menyepakati Banggar sebagai pembahas APBD. “Jadi tidak perlu menunggu pemben-tukan alkap (alat kelengkapan),” lanjutnya.Sebelumnya Sekretaris Tim Ang-garan Pemerintah Daerah (TAPD) DIJ Bambang Wisnu Handoyo mendesak dewan segera menge-sahkan APBD 2015 tersebut. BWH, sapaan akrabnya, beralasan tahun 2015 ini, banyak program dan kegiatan strategis
“Ada program pengentasan kemiskinan. Penataan Malio-boro, pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, dan proyek besar lain,” terang BWH.Ia menegaskan, jika pimwan berani mengambil resiko untuk segera menyelesaikan pemba-hasan APBD 2015 ini, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X pun akan melobi Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memberikan dispensasi pembahasan APBD 2015 ini.
“Tak perlu Banggar, kami ya-kin Kemendagri akan mema-hami,” tambahnya. Ia menam-bahkan, pengesahan APBD ini tergantung dari dewan. Artinya, selama ada iktikad baik dari dewan, pembahasan bisa sele-sai tepat waktu alias sebelum deadline hari ini.

DPRD KehilanganAkal Sehat

Di sisi lain, langkah DPRD DIJ memutuskan KUA-PPAS kema-rin dan dilanjutkan APBD 2015 pada Sabtu ini (30/11) bertepatan dengan hari libur, mengin-dikasikan dewan telah kehilangan akal sehat dan menyajikan ton-tonan tak masuk akal kepada rakyat.
“Saya menduga sikap DPRD yang kemrungsung dipicu oleh ketentuan pasal 312 ayat (2) UU Pemda yang menyatakan DPRD akan mendapatkan sanksi tidak gajian selama enam bulan kalau tidak menyetujui APBD satu bulan sebelum berakhirnya ta-hun anggaran,” ungkap Wakil Ketua DPW PAN DIJ Nazaruddin SH kemarin.
Mestinya, lanjut Nazar, ang-gota dewan tak perlu panik ka-rena ketentuan ayat (3) menyebutkan, sanksi tidak berlaku kalau penyampaian APBD oleh ke-pala daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakta hukum yang ada KUA-PPAS akan disahkan kemarin. Sedangkan nota peng-antar APBD atau Raperda APBD akan disampaikan hari ini.
Penyampaian Raperda APBD itu jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bila merujuk ketentuan pasal 312 ayat (3) UU Pemda, tak ada alasan bagi anggota DPRD tak-ut tak gajian. “Seharusnya rekan-rekan anggota DPRD DIJ lebih teliti membaca aturan. Belum lagi aturan-aturan di dalam UU Pemda yang baru masih mem-butuhkan penjelasan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP). Dengan fakta-fakta itu, maka sangat lemah alasan DPRD DIJ menetapkan APBD 2015 dengan cara sim salabim.
“Rakyat bisa membaca dengan jelas bagaimana kua-litas pembahasan APBD hanya sehari jadi. Cara-cara seper-ti itu semakin membuat lem-baga wakil rakyat semakin terpuruk,” katanya. Cara se-perti itu, lanjut alumnus FH UII ini, juga bukan cara yang dikehendaki terkait komitmen mempercepat pembahasan APBD 2015. (eri/laz/ong)