Program Unggulan Harus Didukung Aturan Memadai

MAGELANG – Program Ayo Ke Magelang pada 2015 mendatang menjadi perhatian khusus kalangan dewan dalam pembahasan RAPBD 2015. Mereka meminta agar program unggulan tersebut didukung aturan yang memadai, sehingga bisa men-jadi semangat dalam melaksanakan. Jadi, bukan sekedar banyaknya tulisan yang terpampang di jalan.
“Program Ayo Ke Magelang harus didukung segenap peraturan daerah. Sehingga nanti perwujudannya bukan sekedar banyaknya kalimat atau imbauan di jalan dan sambutan,” kata Sekretaris Fraksi AIR DPRD Kota Magelang, Widodo Adi Santoso, saat Rapat Paripurna DPRD Kota Magelang yang dipimpin ketuanya, HY Endi Darmawan, Kamis (27/11).
Diingatkan politis PAN ini, meski semua kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diprogram untuk men-sukseskan Ayo Ke Magelang, tetapi bukan berarti pelayanan publik terabaikan
Program ini justru diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup dalam berbagai aspek. Mulai aspek pendidikan, kesehatan, ke-sempatan kerja, keamanan, hingga kenyamanan. “Dampak positif yang ingin dicapai dari program ini adalah Kota Magelang menjadi desti-nasi wisata. Ditunjang ma-syarakat yang ikut aktif berperan dan tidak sekedar menjadi penonton, sehingga kesejah-teraan bisa terwujud,” papar-nya.
Terkait program tersebut, Ke-tua Fraksi Partai Demokrat Waluyo meminta pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 mendatang ditunda terlebih dahulu. Karena jelas meng-hambat program jika tetap dilak-sanakan. “Ibarat sedang menerima tamu, tetapi rumah masih dalam per-baikan dan terlihat kotor, jelaslah yang tampak hanya kekotoran belaka tanpa keindahan,” kata-nya mengingatkan.
Sekretaris FPDIP Iwan Soe radmoko meminta stake holder yang terkait “wajah kota” agar memberikan perhatian lebih dalam penataan. Harapannya, mampu mendukung Program Ayo ke Magelang. “Slogan small city is beati-ful betul-betul harus dimaknai dengan menata kota menjadi lebih cantik,” tegasnya.
Dalam pembahasan RAPBD 2015 di dewan, ada perubahan proyeksi menyangkut pendapa-tan yang semula diproyeksikan Rp 708,5 miliar menjadi Rp 712, 6 miliar atau naik 4,1 miliar (0,58 persen). Belanja daerah juga sengaja dibuat turun dari se-mula Rp 777, 358 miliar men-jadi Rp 776, 233 miliar atau se-kitar 63,5 miliar. Di mana, selisih antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung sekitar Rp 14,78 miliar atau 1,90 per-sen.
“Ke depan, selisih ini akan semakin kecil dan pada saatnya nanti bisa didapat per bandingan ideal,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar Muh Haryadi.Sekretaris FPKS Akhmad Tri Susilo lebih detail memaparkan. Dari alokasi anggaran tersebut, belanja langsung sebesar 48,2 per-sen dan belanja tidak langsung sebesar 51,8 persen.
“Postur ini masih dalam batas kewajaran. Tapi postur APBD yang ideal adalah belanja lang-sung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung, se hingga anggaran yang berpihak pada masyarakat lebih besar di-bandingkan belanja aparatur,” tegasnya.
Sekretaris Fraksi Hannas Aktib Sundoko meminta agar ekse kutif segera melakukan tender, sehingga pelaksanaan proyek fisik konstruksi bisa dilakukan tepat waktu. Pengawasan yang inten-sif terhadap rekanan juga lebih maksimal dilakukan guna men-jaga kualitas pekerjaan. “Kendaraan dinas perlu di-manfaatkan sesuai peruntukan-nya dan bila ada keperluan lain, harus seizin wali kota,” katanya. (dem/hes/ong)