Kantor Pora Tak Bisa Tunjukkan Proposal Pengajuan

BANTUL – Trauma pengucuran hibah KONI Tahun Anggaran 2011 tampaknya masih menghantui anggota dewan. Itu terlihat menjelang detik-detik rapat paripurna (rapur) dengan agenda pengesahan APBD Murni 2015 Kamis malam (28/11). Padahal, rapur penge-sahan APBD Murni 2015 sempat ditunda berulang kali sebelumnya.
Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subi-yantoro menyatakan, rapur memang sempat ditunda berulang kali. Penun-daan ini karena adanya anggaran di pos belanja hibah senilai Rp 6,7 miliar yang dinilai sangat janggal. “Anggaran Rp 6,7 miliar ini hibah untuk KONI,” terang Nur saat ditemui ruang Fraksi Partai Gerindra, kemarin (28/11).Nilai total hibah KONI yang diajukan melalui Kantor Pemuda dan Olahraga (Pora) ini untuk dua kegiatan. Dari anggaran Rp 6,7 miliar, Rp 4,6 miliar di antaranya untuk kegiatan pekan olah-raga daerah (Porda) tahun depan. Ke-mudian, Rp 2,1 miliar untuk kegiatan pengembangan setiap cabang olahraga.
Persoalan mengemuka untuk hibah senilai Rp 2,1 miliar ini. Sebab, saat pembahasan di tingkat komisi hingga finalisasi di Badan Anggaran (Banggar), Kantor Pora ternyata tidak dapat mem-berikan keterangan rinci mengenai penggunaan anggaran tersebut. “Dalam berbagai pembahasan Kantor Pora menegaskan proposal anggaran hibah ada, dan sudah masuk dalam KUA-PPAS,”ujar politikus Partai Gerindra ini.
Selain Fraksi Partai Gerindra, mayo-ritas fraksi di DPRD Bantul juga mem-pertanyakan alokasi dana hibah Rp 2,1 miliar. Salah satunya Fraksi PPP. Ketua Fraksi PPP Eko Sutrisno Aji mengaku sempat curiga tentang ke-absahan prosedur pengajuan dana hibah tersebut. Sebab, selain tidak dapat merinci, Kantor Pora juga tidak sanggup menunjukkan proposal pengajuan dana hibah kepada komisi maupun Banggar.
Hanya saja, secara lisan eksekutif kemudian memastikan proposal pengajuan dana hibah ada. “Acuan dana hibah adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012,” tegasnya.
Mengacu dua aturan tersebut, per-mohonan dana hibah harus melalui pengajuan proposal. Sebab, dalam proposal tercantum tentang rencana penggunaan anggarannya. Setelah terjadi tarik-ulur cukup lama rapur akhirnya digelar. Itu setelah Kan-tor Pora bersedia menyajikan rincian penggunaan dana hibah Rp 2,1 miliar.
Karena rincian tidak disertai proposal pengajuan, Kantor Pora juga diminta menandatangani dokumen rincian anggaran tersebut oleh dewan. Tujuannya agar ketika muncul per-soalan mengenai dana hibah dikemudian hari, kesalahan tak menjadi tanggung-jawab dewan, melainkan eksekutif yang mengajukan dana hibah. “Kami benar-benar tidak ingin nasib dana hibah ini sama seperti dana hibah KONI 2011 yang menyisakan persoalan hukum,” tandas anggota Fraksi PKB Uwaisun Nawwawi. (zam/din/ong)