GUNAWAN/RADAR JOGJA
ANTUSIAS: Warga mengikuti sosialisasi pencegahan TKI nonprosedural di Balai Desa Ngunut, Playen, kemarin (28/11).

Harus Gunakan Jalur Resmi

WONOSARI – Dibanding kabupaten dan kota lain di Provinsi DIJ, minat warga Gunungkidul menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) paling rendah. Menggenjot keinginan masyarakat bekerja ke luar negeri, pemkab se-tempat memberi kemudahan biaya pemberangkatan.Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Gunungkidul Dwi Warna mengatakan sudah bekerjasama dengan lembaga keuangan. Itu dilakukan untuk mem-beri modal bagi warga yang berniat menjadi TKI.
“Untuk biaya keperluan Visa dan lainnya, kami bantu nanti. Silakan datang ke kantor Dinsosnakertrans untuk konfirmasi lebih lajut,” kata Dwi usai melakukan sosialisasi pen-cegahan TKI nonprosedural di Balai Desa Ngunut, Playen, kemarin (28/11)
Dia menjelaskan terkait dengan pem-biayaan dari pemkab, istilah gampang-nya adalah dipinjami terlebih dahulu. Nanti setelah yang bersangkutan berada di luar negeri dan berpenghasilan, baru berkewajiban mengembalikan.
“Sebelum TKI berangkat, kita cek dulu ke lokasi penempatan. Setelah dipastikan tidak ada masalah langsung diberangkatkan,” ujarnya
Dia mengakui, ada beberapa TKI asal Gunungkidul yang berangkat melalui jalur tidak resmi dan itu sangat berba-haya. Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada masyarakat untuk mengguna-kan jalur resmi. “Kalau berangkat melalui dinas kami memiliki keyakinan bakal berhasil. Dengan catatan tidak memutuskan kontrak,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Sosialisasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia (BNP2TKI) Joko Purwanto tidak menam-pik ada warga Gunungkidul bekerja ke luar negeri secara tidak prosedural.
“Berangkat tanpa melalui jalur resmi dan menyusul sanak saudara yang sudah berada di luar negeri terlebih dahulu,” kata Joko Purwanto.
Dia menegaskan pemerintah Indonesia memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara dimanapun berada. Namun untuk memberikan perlindungan ke-pada TKI, pemerintah hanya bisa mela-kukan pemantauan bagi TKI resmi.
“Sedangkan bagi TKI ilegal sulit di-pantau. Kalau sudah terlanjur di sana (luar negeri) dan dokumen bermasalah nanti ada pemutihan,” terangnya. Terkait dengan pantauan terhadap TKI legal, Kepala BNP2TKI DIJ Suparjo menjelaskan bahwa ada kartu khusus yakni KTKLN. Kartu tersebut diberikan kepada setiap warga yang hendak be-kerja ke luar negeri. “Dengan memiliki kartu tersebut, warga dinyatakan sebagai TKI resmi,” terangnya. (gun/ila/ong)