ADIDAYA PERDANA/RADAR JOGJA
SUDAH CAIR: Para penerima PSKS di Kabupaten Magelang harus bersabar antre di kantor pos
MUNGKID – Daftar penerima Program Simpanan Keluarga Se-jahtera (PSKS) di wilayah Ka bupaten Magelang dinilai tidak tepat sa-saran. Sejumlah warga yang mampu masih menerima bantuan kom-pensasi atas kenaikan harga BBM tersebut. Di sisi lain, warga yang dinilai kurang mampu secara ekonomi malah tidak mendapatkan bantuan
Mengantisipasi kecemburuan sosial, sejumlah warga sepakat menyisihkan uang bantuan untuk diberikan pada yang tidak mendapatkan bantuan kompensasi ter-sebut.Ini yang terjadi di Desa Paten, Kecamatan Dukun. Warga sepakat uang yang diterimanya sebesar Rp 400 ribu, dipotong Rp 100 ribu.
“Saya rela dipotong Rp 100 ribu untuk dibagikan pada warga lainnya yang tidak memperoleh bantuan,” kata Sugiyo, 55, salah satu penerima PSKS, kemarin (28/11)
Sugiyo mengaku tidak ke beratan uangnya dipotong untuk te-tangganya. Ia merasa uang yang diterimanya merupakan ban-tuan dari pemerintah. Jadi, bukan dari hasil kerja.
“Biarlah warga yang lain juga berkesempatan merasakan rezeki yang sama,” ungkapnya.
Kepala Dusun Bandung, Desa Paten, Dukun Manthuk menga-takan, daftar penerima bantuan dinilai kurang tepat. Pendataan yang dilakukan petugas PPLS 2011 sama sekali tidak valid. Pendataan tidak melibatkan perangkat desa.
“Kami, perangkat dusun dan perangkat desa tidak dilibatkan. Tidak heran, datanya tidak valid,” keluhnya.
Dengan begitu, upaya peme-rataan dengan pemotongan uang bantuan ditempuh agar tidak ada kecemburuan sosial. Di Du-sun Bandung ada 45 penerima dana PSKS. Sementara total jum-lah warga miskin yang ada di lapangan mencapai 90 orang.
“Cara ini terpaksa ditempuh, karena data warga miskin pe-nerima PSKS masih mengguna-kan data lama penerima BLT dan tidak lagi diperbarui sesuai kondisi sekarang,” katanya.
Selain di Kecamatan Dukun, hal serupa terjadi di Desa Pa-suruhan, Mertoyudan. Warga yang masuk daftar penerima bantuan juga dipotong uangnya Rp 100 ribu untuk warga lain yang tidak menerima. “Tidak apa-apa ini sudah kesepakatan warga kok. Semua dipotong Rp 100 ribu,” ungkap Suripto, 70, warga Dusun Mlandi, Desa Pasuruhan.
Kadus Bayanan, Desa Pasu-ruhan Tasyono menjelaskan, potongan ini akan dikumpulkan untuk pemerataan ke warga lain yang tak dapat program ini. Ada 60 orang miskin dan janda yang tidak memperoleh dana dari program tersebut.
“Di dusun kami, ada 55 warga yang menerima program ini. Tadi malam, hasil rapat me-nyepakati adanya pemotongan,” katanya.
Dikatakan, kebijakan ini di ambil mengantisipasi kecemburuan sosial di masyarakat. Meng ingat saat bantuan dari pemerintah pernah menjadi ramai dan kadus yang jadi sasaran warga. “Saya berharap proses pen-dataan program pemerintah dievaluasi lagi. Termasuk dengan melibatkan perangkat desa,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Din-sosnakertrans) Kabupaten Ma-gelang Endot Sudiyanto me ngaku tidak memerintahkan adanya pemerataan bantuan peme rintah. Ia juga menegaskan, belum mendapatkan laporan mengenai adanya pemotongan tersebut untuk menghindari ke cemburuan sosial. “Yang pasti, tidak ada perintah mengenai masalah tersebut,” katanya. (ady/hes/ong)