Untuk Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berkualitas

JOGJA – Integritas adminis-trator publik merupakan faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Oleh karena itu, dalam men-jalankan tugasnya, seorang administrator harus menjunjung tinggi kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab pada pelayanan public, serta memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
“Administrator harus bisa bekerja secara profesional, jujur, tanggap, dan cepat dalam mem-berikan pelayanan kepada publik,” kata Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN, Tri Widodo W. Utomo, saat mengi-si seminar bertema Mewujudkan Administrator Publik yang Berintegritas di Era Pemerintahan Baru di UNY, kemarin.
Menurut Widodo, nilai dasar seorang administrator yang harus dijalankan adalah me-megang teguh ideologi Pan-casila, setia dan memperta-hankan UUD 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional atau tidak berpihak, menciptakan ling-kungan kerja yang kondusif, dan memiliki kemampuan dalam menjalankan kebijakan atau program pemerintah
“Administrator harus pe-duli terhadap organisasi dan dituntut bisa mampu berpikir secara konseptual, serta mengidentifikasi implikasi, dampak, dan manfaat sebuah kebija-kan,” terang Widodo.
Penasihat KPK Suwarsono mengatakan, bisnis dan pemerin-tahan merupakan dua dunia yang berbeda. Akibatnya, kebi-jakan yang diambil sering ber-tolak belakang. “Indonesia itu unik. Selain negaranya yang luas, suku dan budayanya pun berbeda-beda, sehingga ini berdampak pada masalah pelaya-nan publik,” kata Suwarsono.
Menurutnya, zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memiliki iktikad baik untuk mewujudkan adminis-trator publik yang berkualitas. Itu dapat dilihat dari disahkan-nya UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Masalahnya, apakah road map reformasi birokasi 2010-2025 yang disusun oleh pemerintahan SBY akan dila-njutkan pemerintahan Jokowi. “Mudah-mudahan reformasi birokrasi tetap jalan, sehingga tidak ada lagi celah untuk mela-kukan korupsi,” tambah Su-warsono. (mar/jko/ong)