JOGJA – Menjelang pergantian tahun, kinerja Kepala Kejati DIJ Loeke Larasati Agoestina mulai mendapat catatan merah dari publik. Salah satunya, kritikan itu datang dari Pusat Kajian Anti-korupsi (Pukat) UGM. Pukat menilai, sejak nakhoda Kajati DIJ berpindah ke tangan Loeke Larasati Agoestina, kinerja Ke-jati DIJ terkesan mandeg. Ber-bagai perkara, terutama penanga-nan dugaan korupsi yang awal-nya ditangani kejati era kepe-mimpinan Suyadi SH kini ada kesan jalan di tempat.
“Kejagung perlu mengevalua-si kinerja Loeke selama memim-pin Kejati DIJ,” kata peneliti Pukat Hifdzil Alim kemarin. Se-jak dilantik sebagai Kajati DIJ enam bulan lalu, Loeke belum memperlihatkan keseriusannya menangani perkara-perkara korupsi.
Hal ini berbeda dengan pen-dahulunya Suyadi. Bahkan be-berapa kasus dugaan korupsi terkesan mandeg, belum ada perkembangan yang memuaskan. Itu seperti perkara dugaan ko-rupsi dana hibah Persiba Bantul senilai Rp 12,5 miliar, penga-daan Pergola oleh Pemkot Jog-ja, dana Bantunan Sosial dan Hibah Provinsi DIJ 2012 dan 2013, proyek revitalisasi gedung PLN se-DIJ senilai Rp 22 miliar, dan akuisisi Bantul Radio.
Kasus Pergola yang telah naik ke tahap penyidikan pada April 2014, tapi kejati belum mene-tapkan siapa yang harus bertang-gung jawab dalam proyek terse-but. Kemudian kasus revitali-sasi gedung PLN, Kejati mene-tapkan eks Manajer Area PLN Area Jogja Subuh Isnandi seba-gai tersangka tunggal. Kasus ini juga belum ada kepastian kapan akan dilimpahkan ke pengadilan sejak sprindik diterbitkan awal 2014. Sedangkan kasus bansos DPRD DIJ telah naik ke tahap penyelidikan sejak setahun ter-akhir ini.
“Yang paling mencolok itu penanganan hibah Persiba. Au-dit BPKP sudah keluar dan me-nyatakan ada kerugian negara. Tetapi, mengapa sampai sekarang tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan. Ini sama saja Ke-jati menyandera status hukum para tersangka hibah Persiba,” terang Boy, sapaan akrab Hifd-zil Alim.
Sebagai pengganti, Loeke di-minta melanjutkan proses penanganan berbagai kasus du-gaan korupsi itu. Boy khawatir apabila Loeke tetap menutup diri dari publik dan tidak mem-percepat penanganan korupsi, maka dikhawatirkan akan mem-buat lembaga ini semakin kehi-langan kepercayaan dari masy-arakat. Jangan sampai komitmen Presiden Jokowi yang salah sa-tunya memberantas korupsi hanya tinggal slogan.
“Keistimewaan DIJ tidak hanya terletak pada bidang sosial budaya saja, tapi juga penegakan hu-kumnya. Ini menjadi catatan bagi pimpinan Kejati DIJ,” ingat-nya. (mar/laz/ong)