Efisiensi, Pemkab akan Rampingkan Infrastruktur

SLEMAN- Bupati Sleman Sri Purnomo (SP) menyebut, pemkab masih kekurangan banyak pegawai. Karena itu, bupati berharap pemerintah pusat mempertimbangkan rencana memper-panjang moratorium pegawai. Menurut SP, rasio jumlah pegawai dengan masyarakat idealnya 1:50. Di Sleman, kondisi saat ini 1:87. Dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa, jumlah pegawai sekurang-kurangnya 20 ribu orang. Saat ini, pemkab “hanya” memiliki sekitar 12 ribu pegawai.
Meskipun kekurangan banyak pegawai, SP mengisyaratkan lebih untuk guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk pelayanan di institusi birokrasi struktural, SP cenderung minimalis namun kaya fungsi. “Kalau di pen-didikan dan kesehatan tidak mungkin,” kata-nya usai menyerahkan surat keputusan bagi pegawai purna tugas di Pendopo Parasamya Jumat (28/11).
SP tidak ingin seorang guru mengampu lebih dari satu kelas dalam satu waktu pada saat yang bersamaan. Atau perawat rumah sakit yang harus merawat banyak pasien karena minimnya tenaga kesehatan. “Khusus guru dan tenaga medis harus ditambah,” harapnya.
Meski Presiden Joko Widodo telah menya-takan, akan memberlakukan moratorium selama lima tahun, SP meyakini masih ada peluang untuk menambah pegawai. Sebab, moratorium tidak bisa ditentukan hanya dari satu aspek (APBD). Tapi juga melihat geografis, jumlah penduduk, dan rasio keter-wakilan masyarakat oleh pegawai.
Di sisi lain, setiap tahun selalu ada pegawai pensiun. Termasuk guru dan tenaga medis. Dengan moratorium akan mengakibatkan Sleman makin kekurangan pegawai. “Pasti ada kebijakan lain dari pusat. Karena kebutuhan pegawai cukup tinggi. Terutama guru dan tenaga kesehatan,” ujar SP usai menghadiri penyerahan surat keputusan pensiun pegawai purna tugas.
Jika APBD masih menjadi ukuran utama pemerintah pusat, SP optimistis lolos mora-torium. Alasannya, belanja pegawai pada 2015 kurang dari 50 persen total nilai APBD. Total APBD 2015 sebesar Rp 2,3 triliun, sementara belanja pegawai Rp 1,1 triliun. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Iswoyo Hadiwarno menuturkan, setiap tahun pegawai pensiun mencapai 300-400 orang. Untuk me-nambal kekurangan pegawai, tiap tahun Iswoyo mengajukan usulan formasi ke pusat. “Ada (moratorium) atau nggak, tetap mengajukan,” ujarnya. (yog/din/ong)