Komisi IX DPR RI Janji Sampaikan ke Menakertrans

JOGJA – Meski peluang revisi upah mi-nimum kota/kabupaten (UMK) tertutup, bukan berarti para pekerja tidak bisa ter-senyum. Sebab, Komisi IX DPR RI ber-janji akan memintakan kompensasi atas kenaikan harga BBM bagi pekerja kepada Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.”Kami akan sampaikan ke Kemenaker atas apa yang terjadi dengan pekerja,” kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf ketika bertemu dengan jajaran Pemprov DIJ, Kepala Dinas Tenaga Kerja se-DIJ, dan Dewan Pengupahan DIJ, di Gedong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, ke-marin (1/12)
Mantan Wagub Jawa Barat ini menegaskan, pihaknya sudah bertemu dengan Serikat Pe-kerja Seluruh Indonesia (SPSI). Dari pertemuan itu, pekerja me-mang meminta adanya revisi mengenai UMK. Apalagi di dae-rah yang sudah menentukan UMK sebelum kenaikan harga BBM. Termasuk di DIJ yang di-tetapkan pada 20 Oktober silam.
Tapi hal itu dengan waktu yang sudah mepet sangat sulit. Hal yang mungkin bisa dilakukan adalah pemberian kompensasi bagi pekerja. Apalagi, kaum pe-kerja ini tidak masuk dalam kriteria penerima kartu sakti dari pemerintah. “Bisa dengan memberikan kompensasi ke-pada pekerja. Bisa dengan uang transportasi atau bus khusus pekerja,” terangnya. Yang paling mungkin, adalah perbaikan sistem pengupahan tahun 2016 mendatang. Komisi IX akan meminta Manaker untuk mengkaji ulang sistem pengu-pahan secara nasional. Sebab, di dalam kriteria kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah ditetap-kan dalam Inpres dan Perme-naker No 7 tahun 2013, belum mencerminkan kebutuhan ke-kinian. “Baru ada 60 item jenis kebutuhan. Padahal, seharusnya ada 80 item,” tandas politikus dari Partai Demokrat ini.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Sigit Sapto Raharjo mengung-kapkan, untuk penentuan KHL di DIJ memang menggunakan 60 item. Tapi, hal itu juga telah sesuai Permanakertrans, sebagai payung hukum survei KHL. “Se-lain itu, kami juga menggunakan komponen dasar selain 60 item kebutuhan tersebut,” jawabnya. Dalam jaring aspirasi ini, juga hadir Ketua DPD KSPSI DIJ Su-marto sebagai wakil dari pe-kerja. Ia mengungkapkan, tun-tutan pihaknya sangat jelas adanya revisi UMK. Sebab, dengan UMK ini saja pihaknya mene-mukan data di salah satu kabu-paten, hanya 13 perusahaan dari 518 perusahaan yang me-matuhi. “Apalagi SE, tidak ada dampak hukumnya jika melang-gar. Tidak bisa mengikat,” kri-tiknya.
Di tempat terpisah, di ruang rapat Unit IX, ada diskusi dari kaum buruh mengenai tindak lanjut kenaikan harga BBM ini. Hadir dalam diskusi ini Ahmad Maruz, ahli ekonomi dari UMY yang tampil sebagai pembicara.Terhadap kenaikan harga BBM dan UMK ini, Maruz menegas-kan, tidak ada kata lain kecuali revisi UMK. Ia berlogika, dengan kenaikan harga BBM otomatis akan terjadi inflasi.
Nah, inflasi ini hanya bisa dikendalikan dengan penyesuaian UMK. “Jika UMK disesuaikan daya beli masyarakat akan kembali pulih. Inflasi pun bisa terken-dali,” ujarnya.
Dijelaskan Maruz, jika tak ada revisi UMK, bukan mustahil angka kemiskinan bakal mening-kat. Sebab, kaum pekerja ini tak masuk dalam kategori warga miskin. Artinya, mereka tak bisa mengakses berbagai kompen-sasi kenaikan harga BBM
. “Kenaikan harga BBM akan memicu biaya transportasi me-ningkat. Biaya konsumsi me-ningkat, beban rumah tangga meningkat, dan terakhir tekanan psikologis berupa daya saing industri yang rendah. Ini karena akan muncul ancaman PHK,” tambahnya. (eri/laz/ong)