GUNAWAN/RADAR JOGJA
SOSIALISASI: Kalangan eksekutif terdiri dari pejabat SKPD dan camat mendengarkan penjelasan gratifikasi dari anggota KPK di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, kemarin (8/12).

Desak Pembentukan Unit Pengendalian Grati

WONOSARI – Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) me-nolak jamuan makanan yang dise-diakan Pemkab Gunungkidul. Hal tersebut terjadi saat dua anggota lembaga antirasuah memberikan sosialisasi terkait gratifikasi kepada kalangan eksekutif kota Gaplek.
Tawaran bertepuk sebelah tangan ini berlangsung di Bangsal Sewoko-projo, Wonosari kemarin (8/12). Pada saat itu, Wabup Gunungkidul Immawan Wahyudi berharap ke-pada dua anggota Direktorat Grati-fikasi KPK Dwi Aprilia Linda dan Rusdian untuk bersedia menikmati hidangan ala kadarnya usai acara.
Immawan menegaskan makanan yang disuguhkanbukan sebagai bentuk gratifikasi. Karena memu-liakan tamu adalah kebiasaan so-sial dan kultur masyarakat lokal wilayah Jogjakarta paling timur itu. “Hanya saja beliaunya (anggota KPK) tidak mau (makan),” kata Immawan.Dia menjelaskan alasan ketidak-mauan tersebut lantaran kedua pejabat pemburu koruptor acara-nya sangat padat. Selesai sosiali-sasi di Sewokoprojo, Wonosari langsung meluncur ke Universitas Gajah Mada(UGM). “Katanya tadi beliaunya (anggota KPK) su-dah ditelepon karena sudah di-tunggu di Jogja,” terangnya.
Namun demikian, pihaknya tidak kaget dengan tabiat aneh anggota KPK. Bahkan, kata Immawan, ada salah satu anggota antirasuah benar-benar dengan tegas menghindari acara makan bersama dengan pejabat.Immawan menuturkan kedatang-an KPK untuk mendorong pemkab agar segera membentuk Unit Pengen-dalian Gratifikasi (UPG) melalui Surat Keputusan (SK) bupati dengan perbup. “Tadi juga disinggung menge-nai besaran pemberian baik uang atau parcel yang masuk kategori gratifikasi,” kata Immawan.
Batasan dianggap sebagai gratifi-kasi yakni maksimal Rp 1 juta. Sedang-kan untuk sumbangan (acara hajatan) dari warga pada pejabat maksimal Rp 1 juta harus dilaporkan ke UPG. Kemudian sumbangan melebihi batas maksimal sisanya diserahkan ke KPK. Petugas UPG juga mencatat siapa pemberi dan penerima.
Tidak hanya itu, pemberian dalam bentuk makanan atau parcel juga bisa termasuk kategori gratifikasi. Maka petugas UPG wajib mencatat pemberi maupun penerima. “In-tinya, pemberian parcel (lebaran) harus dilaporkan kepada pejabat UPG,” terangnya.
Disinggung mengenai kesiapan pemkab membentuk UPG, menurut Immawan, sudah sangat siap. Nanti, anggota UPG berasal dari Inspek-torat Daerah Gunungkidul. Seperti diketahui, selama ini inspektorat memiliki fungsi pengawasan. “Untuk pengawasan gratifikasi, nanti struktural UPG sifatnya hanya menunggu laporan dari pejabat atau masyarakat selaku penerima dan pemberi. Kemudian hasil laporan diserahkan ke KPK,” terangnya.
Terpisah, kedua anggota KPK usai acara sosialisasi memilih irit bicara ketika dikonfirmasi. Mereka enggan memberikan keterangan pers. Alha-sil, pemburu berita tidak bisa meng-informasikan kepada publik secara luas berkenaan dengan kegiatan di Gunungkidul kemarin. (gun/ila/ong)