Buntut Kebijakan Pembatasan Rapat di Hotel

JOGJA – Akhir tahun 2014 menjadi masa suram bagi hotel berbintang di DIJ. Itu pasca dikeluarkannya kebijakan pembatasan rapat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tidak tanggung- tanggung potensi kerugian yang dialami oleh hotel berbintang mencapai Rp 70 miliar
.Hal tersebut disampaikan oleh General Manager Eastparc Hotel Erny Kusmastuti usai kegiatan diskusi terbuka pengelola hotel dan restoran di DIJ yang digelar, Senin (15/12). Potensi kerugian tersebut berdasarkan asumsi jumlah hotel berbintang di DIJ sebanyak 118 hotel. “Eastparc hotel saja mengalami potensi kerugian sebesar Rp 1,4 miliar akibat pembatal 1.400 pemesanan kamar pada Desember ini,” kata Erny, kemarin.
Sementara berdasarkan laporan hotel berbintamg lainnya, potensi kerugian yang dialami juga cukup besar. Dia mengungkapkan Ho-tel Tentrem dan Melia menga-lami potensi kerugian mencapai Rp 1,6 miliar. Erny mengatakan jumlah peng-guna ruang rapat dari sektor pemerintahan di Eastparc Hotel tidak terlalu besar. Sebagian besar masih dikuasai oleh sektor korporasi.
Hanya saja, banyak korporasi yang bekerjasama dengan pemerintah dalam meng-gelar kegiatan-kegaiatan di hotel sehingga berdampak pada pem-batalan kegiatan.Menurut Erny, semakin besarnya persaingan hotel berbin tang di Jogjakarta sangat sulit jika hanya mengandalkan kunjungan pe-rorangan maupun keluarga. Satu-satunya cara untuk menda-patkan pemasukan besar mela-lui MICE (meeting, incentive, convention and exhibition). “Hotel lebih cepat pemasukan-nya melalui MICE. Ibarat men-cari ikan, kami menggunakan jala,” terangnya.
Selama Desember ini, okupansi hotel belum mencapai tingkat 50 persen dari biasanya bisa sampai 85 persen. Pihaknya berniat men-cari pangsa pasar lain yakni dari market leisure dan series market dari wisatawan asal Tiongkok, Taiwan dan Singapura.
Sementara itu, Ketua PHRI DIJ Istidjab M Danunegoro menya-yangkan larangan yang justru muncul pada bulan Desember ini. Sebab, bulan ini memiliki momen yang seharusnya menjadi peak season dan puncak pemasukan bagi hotel dengan adanya pera yaan Natal serta liburan tahun baru. “Namun surat edaran sudah beredar dan bisnis perhotelan harus kehilangan 40 persen share pemasukannya yang ber-sumber dari kegiatan MICE in-stansi pemerintahan,” terangnya.
Istidjab menegaskan bahwa promosi pariwisata besar- besaran menjadi langkah paling tepat saat ini. Tak hanya untuk segmen wisatawan di dalam negeri me-lainkan juga mancanegara. Hal itu akan sangat membantu industri perhotelan dengan banyaknya wisatawan yang datang sehingga tak berujung pada pemasukan yang anjlok drastis.
Terpisah, Asisten Bidang Per-ekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah DIJ Didik Pur-wadi menyatakan pelaku usaha perhotelan maupun pegawai negeri sipil (PNS) tidak perlu emosianal menyikapi kebijakan itu. Menurutnya, kebijakan ter-sebut sebagai bentuk efisiensi dan mengatasi kebocoran yang terjadi pada anggaran negara maupun daerah. (bhn/ila/ong)