Perangkat Desa Jaga Empat Pintu Masuk
WONOSARI – Bupati Gunung-kidul Badingah akhirnya ang-kat bicara terkait penerapan retribusi kawasan objek wi-sata Gua Pindul, Bejiharjo, Karangmojo. Dia meminta kepada dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Kepa-riwisataan (Disbubpar) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.Respons Badingah tersebut menindaklanjuti sejumlah per-masalahan di lapangan pasca-penerapan retribusi yang dite-rapkan sejak 20 Desember. Berdasarkan informasi yang di-peroleh, perangkat desa (dukuh) diberdayakan dinas untuk ber-jaga di tiga tempat penarikan retribusi (TPR).
Kemudian terkait dengan lokasi TPR, sejauh ini jumlah pintu masuk ke objek wisata Bejiharjo dibagi menjadi em-pat titik. Masing-masing, wilayah Sokoliman, Karanglor, Seropan dan Bejiharjo. Keem-pat pintu masuk tersebut di-jaga oleh dukuh kurang lebih melibatkan empat personel. Tentu tugas perangkat desa merangkap sebagai juru tarik retribusi perlu difikirkan dam-pak baik buruknya.
Kemudian, informasi lain masih kaitanya dengan retri-busi adalah lokasi TPR. Hingga sekarang ada sejumlah keluhan mengenai pemilihan lokasi TPR. Fakta di lapangan, banyak keluhan karena begitu masuk di kawasan wisata Bejiharjo pengguna jalan ditarik retri-busi sebesar Rp 10 ribu, padahal belum tentu wisatawan “Tentu, nanti akan dievaluasi terkait penerapan retribusi kawasan Bejoharjo ini,” kata Badingah kemarin (28/12).
Kabag Humas Pemkab Gunungkidul Agus Kamtono mengaku sudah memonitor kabar terbaru tentang pember-lakuan retribusi kawasan Gua Pindul. Sejumlah permasalahan sudah dikomunikasikan dengan pihak terkait.”Untuk dukuh merangkap pe-tugas retribusi, pengamatan saya kok tidak ada masalah, belum sampai mengganggu fungsi pe-layanan pemerintahan,” kata Agus Kamtono.
Namun begitu, tentu harus difikirkan ke depan siapa yang bakal menjadi petugas TPR se-cara permanen. Berkaitan dengan ini, seperti yang sudah ditegas-kan Bupati Badingah akan se-gara dilakukan evaluasi.”Penerapan retribusi ini khan supaya aman. Dengan demikian pengelola tidak menjual aset negara karena sudah dikelola pemkab,” terangnya. Dia khawatir, jika tidak se-gera ditata dengan baik salah satu destinasi andalan terbaik Jogjakarta paling timur bisa menurun pamornya. Tentu hal tersebut tidak diinginkan. Maka, tidak ada jalan lain, se-mua pihak harus menahan diri. “Jika ada permasalahan hendaknya dimusyawarahkan,” ujarnya. (gun/din/jiong)