Disdukcapil Tanya ke Kemendagri

JOGJA – Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelumnya, mulai 1 Januari 2015 kartu tanda penduduk (KTP) non- elektronik dinyatakan tidak berlaku lagi. Semua harus diganti dengan KTP elek-tronik atau e-KTP. Terkait hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota (Disdukcapil) Kota Jogja akan menanyakan ke Kemendagri
Kepala Disdukcapil Kota Jogja Sisruwadi mengaku akan me-nanyakan ke pemerintah pusat untuk memastikan pemberla-kuan E-KTP pada tahun ini dan nasib KTP non-elektronik. “Ini kami sedang menanyakan ke pusat, apakah benar KTP lama sudah tidak berlaku lagi,” ujar Sisruwadi kemarin (3/1).
Menurut dia, pihaknya perlu kejelasan terkait aturan tersebut. Termasuk untuk memastikan mekanisme yang harus ditempuh apabila ada warga Kota Jogja yang sudah melakukan pereka-man data kependudukan, namun belum menerima E-KTP. Masih terdapat warga Kota Jogja yang belum mendapat-kan E-KTP. “Untuk status mereka ini nantinya juga se-perti apa,” ungkapnya.
Meskipun begitu, Disdukcapil Kota Jogja terus melakukan pencetakan e-KTP secara mandiri menggunakan empat mesin cetak yang ada di kan-tor Disdukcapil Kota Jogja. Setiap harinya, dari empat mesin pencetak tersebut pi-haknya bisa mencetak hingga 400 lembar e-KTP. Sejauh ini juga tidak ditemukan kendala yang berarti untuk pencetakan mandiri ini. “Proses berlang-sung baik, kartu yang tercetak juga bagus,” jelasnya.
Untuk pencetakan mandiri ini, Disdukcapil Kota Jogja sudah melakukan prioritas pencetakan. Jadi bukan atas permintaan masyarakat. Prioritas pencetakan ditujukan untuk pemegang e-KTP yang sudah mengalami peruba-han status, warga yang sudah melakukan perekaman data kependudukan namun belum menerima fisik E-KTP, penduduk pindah datang yang sudah mela-kukan perekaman data kepen-dudukan di luar daerah dan untuk pemula.
Sisruwadi menambahkan untuk mencukupi semua itu, pihaknya terkendala dengan ketersediaan blanko. Saat ini Disdukcapil Kota Jogja memi-liki sekitar 3.000 blanko. Ang-ka ini jauh dari kebutuhan. Tetapi untuk mengajukan penambahan blanko, harus menunggu blanko yang ada sekarang habis dulu. “Di pusat itu ada sistem yang memantau jumlah blanko, jadi kalau belum habis, tidak bisa mengajukan,” ungkapnya. (pra/laz/ong)