Gubernur Larang Bimtek, Workshop dan Kunker Alkap

SLEMAN- Awal 2015 yang se-harusnya menjadi semangat baru kinerja pemerintahan ,justru tidak tampak di lingkungan kantor DPRD Sleman. Kondisi itu tampak sejak beberapa hari sebelum pergantian tahun. DPRD lesu. Hanya berapa “pentholan” dewan yang tampak rajin ngantor.
Selain pimpinan, juga sebagian ketua fraksi. Mereka hadir sebatas mengisi daftar karena memang tidak ada agenda resmi.Kelesuan dewan diakui Ketua Komisi B Nur Hidayat, yang diamini Ketua Badan Kehormatan Prasetyo Budi Utomo. “Mungkin itu dampak dari banyaknya anggaran dewan yang dipangkas oleh pemerintah provinsi,” ungkap Dayat -sapaan Nur Hidayat- kemarin (3/1).
Alokasi paling banyak dipang-kas adalah pos perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker). Jumlahnya lebih dari 50 persen dari total bujet yang diajukan. Dari sekitar Rp 22 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan kedewanan selama setahun, hanya sekitar Rp 10 miliar yang disetujui gubernur.
Anggaran dewan memang paling banyak dipangkas dibanding alokasi di satuan kerja perangkat darah (SKPD) lainnya, yang rata-rata hanya dipotong 10 persen.Tidak bisa dipungkiri, uang saku dari kegiatan kunker dianggap sebagai pengasilan tambahan yang sah bagi setiap anggota dewan. Nah, pemangkasan anggaran kunker oleh gubernur agaknya memupus harapan dewan untuk memperoleh pendapatan sampingan.
Secara lembaga, Dayat tidak sepakat jika koleganya di gedung parlemen menjadikan persoalan pemangkasan anggaran sebagai alasan bermalas-malasan. Namun, terkait individu masing-masing dewan, Dayat tidak bisa turut campur. “Faktanya seperti itu,” tutur politikus PAN asal Kalasan.
Prasetyo menambahkan, kon-sekuensi atas pemangkasan ang-garan, dewan tidak lagi bisa mela-kukan kunker sebanyak tiga kali dalam sebulan. Tetapi hanya sekali per bulan. Itupun jika ada alasan kuat yang mendasarinya. Berdasarkan evaluasi gubernur atas APBD Sleman 2015, gubernur mencoret alokasi anggaran untuk bimbingan teknis maupun work-shop. Meskipun hal itu berkaitan untuk peningkatan kapasitas dewan secara individu.
Tak hanya itu, kunker alat kelengkpan (badan dan komisi) juga dilarang. Studi banding ke daerah lain pun tidak diperkenankan. “Alasan gubernur karena mitra kerja alkap dewan itu, ya, pemerintah daerah. Artinya lokal,” beber Prasetyo.
Kunker hanya diperbolehkan untuk kepentingan panitia khusus (pansus) yang dibentuk untuk menyusun suatu produk hukum. Pansus biasanya terkait dengan program legislasi daerah (pro-legda). Itupun tak semua produk prolegda bisa dipansuskan. Hanya produk yang setelah dilakukan kajian akademik membutuhkan masukan atau pembanding dari daerah lain, barulah dewan mem-bentuk pansus. “Kalau saya malah mendukung itu. Kerja dewan, kan, bukan hanya kunker,” sahut Dayat.
Menurut Prasetyo, hingga saat ini pembahasan hasil evaluasi gubernur atas APBD 2015 belum klir. Dewan belum meneken Do-kumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) meski berdampak molornya jadwal penerimaan gaji.Sekretaris Daerah Pemkab Sleman Sunartono tidak menyoal ikhwal pemangkasan anggaran di semua SKPD. Pertimbangannya, sinkro-nisasi skala prioritas program na-sional, provinsi, dan daerah. “Untuk efisiensi dan rasionalisasi angga-ran,” jelasnya. (yog/din/ong)

Bukan untuk Cari Pekerjaan

KELESUAN kinerja dewan mendapat sorotan Pengamat Po-litik dan Pemerintahan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Rohman Agus Sukamta. Menurut-nya, kelesuan kinerja selalu ter-jadi tapi tak boleh menyurutkan semangat dewan selaku wakil rakyat. “Toh, bukan hanya itu (pendapatan kunker) yang diha-rap,” ujarnya.
Agus berpikir, era sekarang sudah saatnya berlaku kinerja efektif dan efisien. Pemerintah harus mengubah cara pandang dan perilaku hidup, sehingga bisa menjadi teladan bagi masyarakat.Karena itu, menurut Agus, bukan hanya anggaran dewan yang dipangkas. Alokasi dana kun-ker pejabat dan aparat eksekutif juga harus diefisiensikan.”Kalau dewan lesu, mungkin itu yang orientasinya cari peker-jaan. Bukan sebagai kepanjangan perjuangan partai, yang notabene amanat rakyat,” ungkap Agus yang menilai dewan seharusnya mengapresiasi evaluasi gubernur terhadap APBD 2015.
Tapi, lanjut Agus, hal terpenting dari evaluasi anggaran harus untuk peningktan kesejahteraan masyara-kat pada berbagai program. Misalnya, pengentasan kemiskinan, pendidi-kan, dan kesehatan. “Bukan untuk beli mobil dinas,” sindir Agus yang juga mantan anggota DPRD Sleman.
Nah, demi terlaksananya ki-nerja pemerintahan yang baik dan akuntabel, Agus mengajak semua pihak dan masyarakat turut melakukan pengawasan. Baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. (yog/din/ong)