987 Orang Terancam Tak Jelas Statusnya Setelah Penegerian

JOGJA – Forum Pegawai Tetap Yayasan (PTY) UPN Veteran Jog-ja terus berusaha mencari kepas-tian mengenai statusnya pasca-kampus tempat bekerja berubah menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Kali ini, PTY melakukan audiensi dengan DPR RI. Kepada para wakil rakyat, Forum PTY menyampaikan sejumlah masalah terkait perubahan status UPN Veteran Jogja yang semula di bawah Yayasan Kesejahteraan Pendi-dikan dan Perumahan (YKPP) menjadi kampus negeri pada 6 Oktober 2014 lalu.
Akibat penegerian itu, status pegawai yayasan di tiga UPN yakni Jogja, Jakarta dan Jawa Timur yang berjumlah 987 orang, te-rancam tidak jelas.”Kami ingin kejelasan status bagi pegawai tetap yayasan setelah penegerian ini,” kata Ketua Forum PTY Dr Dyah Sugandini kemarin.
Dyah menerangkan, sesuai aturan yang berlaku seperti tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya ada dua status kepegawaian yang akan diakui oleh pemerintah yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).”Kami tidak mau mendapatkan status pegawai yang lain selain yang sudah diatur dalam UU ASN. Namun sejak penegerian hingga kini pihak rektor belum merespons bahkan cenderung abai terhadap kondisi pegawai yang ingin mendapatkan keje-lasan status,” papar Dyah.
Selama ini ada dua jenis status pegawai di UPN yakni PNS Ke-menhan dan PTY. Dengan ada-nya penegerian, hak sebagai pegawai yayasan terpinggirkan. Selain tidak ada kepastian dalam jenjang karier, masalah sertifi-kasi dosen dan pengurusan fungsional menjadi terganggu karena kini UPN tidak lagi be-rada di bawah Koordinasi Per-guruan Tinggi Swasta (Kopertis).Secara umum proses penege-rian berbagai PTS di Indonesia ini meninggalkan masalah se-rius terutama terkait SDM yang tidak jelas statusnya. Bahkan PTS yang sudah dinegerikan bertahun-tahun pun hingga kini masih mengalami ketidak-jelasan dalam pembayaran gaji dan urusan kesejahteraan lainnya. (mar/laz/ong)