Jadi Kajian KPU DIJ

JOGJA – Menjelang berakhirnya masa ja-batan tiga bupati di DIJ yaitu Sleman, Ban-tul, dan Gunungkidul, KPU berencana mengubah waktu pelaksanaan pemilihan bupati (pilbup). KPU kini tengah meng-kaji kemungkinan pilbup dan pemilihan wali kota (pilwali) di DIJ digelar serentak.”Sudah muncul usulan untuk menggelar serentak di 2016,” kata Kepala Divisi Sosiali-sasi, Pendidikan Pemilih, dan Humas KPU DIJ Faried Bambang Siswantoro, kemarin (4/1)
Faried menjelaskan, dengan mempertimbangkan berbagai hal, sangat mungkin pelaks-anaan pilbup dan pilwali digelar di 2016. Apalagi, jika digelar ta-hun depan, total di seluruh In-donesia akan ada 300-an pilbup dan pilwali. “Dari pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) sudah mengusulkan ke KPU dan DPR RI untuk menunda yang 2015 menjadi 2016,” imbuhnya.
Jika pelaksanaan pesta de-mokrasi menentukan bupati dan wali kota tersebut benar mundur setahun, di DIJ bakal berlangsung serentak. Empat kabupaten dan satu kota, bisa menyelenggarakan secara bersama-sama. “Yang habis tahun ini (Gunungkidul, Ban-tul, dan Sleman) akan meng-gunakan skema pelaksana tugas (plt),” jelas dia.
Sedangkan Kota Jogja dan Ka-bupaten Kulonprogo yang masa jabatan wali kota serta bupatinya habis 2016 tak ada kekosongan kepala pemerintahan. Kedua daerah tingkat dua itu pun tak perlu menyiapkan pejabat pelaksana tugas wali kota dan bupati.”Bupati Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, masa jabatannya habis Juni-Juli. Sampai sekarang kami juga masih mengkaji atu-ran Plt. Karena belum fix,” tam-bahnya.
Dia menjelaskan, dengan pelaksanaan serentak ditahun 2016 bisa mengirit anggaran. Terutama APBD yang masih menjadi sumber pelaksanaan Pilbup yang dihelat 2015. “Kalau tahun depan, penganggarannya bisa sharing APBN dengan APBD. Bahkan, APBD bisa hanya men-jadi pelengkap,” kata komisioner yang berlatar belakang aktivis ini.
Saat ini, untuk anggaran pilbup di Sleman, Gunungkidul, dan Bantul menyedot APBD yang berbeda-beda. Tergantung dari kemampuan anggaran masing-masing di daerah. “Setiap pelaks-anaan (pilbup dan pilwali) sel-alu menjadi beban keuangan daerah,” tandasnya.
Sebenarnya, di APBD 2015 yang telah ditetapkan di ketiga kabu-paten, Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, sudah memasuk-kan anggaran pilbup. Untuk pelaksanaan di Kabupaten Sle-man, dianggarkan Rp 22 miliar, Gunungkidul Rp 24 miliar, dan Bantul Rp 19 miliar.”Bantul lebih banyak jumlah pemilihnya. Otomatis kebutuhan logistiknya pun lebih besar da-ripada Kabupaten Gunungkidul. Tapi, anggarannya lebih sedikit,” tuturnya.
Meski tengah melakukan kajian kemungkinan menggelar pilbup dan pilwali secara serentak, Fa-ried menegaskan, kepastian tetap menanti hasil pembahasan DPR RI. KPU memerkirakan, pembahasan Peraturan Pemerin-tah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 tahun 2014 ter-sebut diterima wakil rakyat atau tidak pada Maret mendatang.”Sudah bisa diketahui bagai-mana pelaksanaan (pilbup dan pilwali). Apakah langsung atau melalui dewan?” ujarnya dengan nada berkelakar.
Sebelumnya, saat berkunjung ke Kepatihan, kantor Pemprov DIJ, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintahkan gubernur un-tuk segera menyiapkan pejabat plt bupati. Ini agar tak terjadi kekosongan di kabupaten dan kota yang masa jabatan bu-pati atau wali kotanya habis tahun ini. “Akan lebih baik di-siapkan pejabat plt-nya,” kata politikus PDIP ini.
Mantan wakil rakyat ini menu-turkan, pemerintah optimis Perppu tersebut akan diterima dewan. Apalagi, Perppu ini di-keluarkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjelang berakhi masa jabatannya. “Kalau mau permalukan Pak SBY, ya silakan ditolak,” tandas mantan Sekjend DPP PDIP ini. (eri/laz/ong)