RADAR JOGJA FILE
SEDIKIT LEGA: Pengusaha permebelan dan kerajinan bisa sedikit bernapas lega, karena pemerintah menunda pemberlakuan SVLK hingga tahun depan.
JOGJA – Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menunda pemberlakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi 1 Januari 2016 dari yang seharusnya awal tahun ini. Pe nundaan tersebut disambut positif oleh asosiasi yang bergerak dibidang permebelan dan ke-rajinan.
Wakil Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan (Asmindo) DIJ Endro Wardoyo mengatakan Asmindo DIJ mengapresiasi langkah pemerintah menunda pemberlakuan SVLK tahun ini. Sebab jika SVLK tetap diberlakukan 1 Januari 2015, dikhawatirkan mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia. “Untuk sementara waktu pemerintah me-wajibkan pengusaha memiliki Self Declaration Export atau pernyataan sikap di mana bahan baku kayu yang digunakan sah dan tidak ilegal,” kata Endro kepada wartawan, Senin (5/1).
Selama penundaan pemberlakuan SVLK tersebut, sambung Endro, asosiasi-asosiasi permebelan akan mendata persyaratan yang telah dimiliki dari masing-masing anggota. Hasilnya, nantinya dilaporkan ke dinas yang memiliki kewenangan mengatur industri dan perdagangan. Penundaan itu, kata Endro, merupakan win-win solution. Meski diganti dengan Self Declaration Export, Endro mengatakan, hal itu me nunjukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo me mahami betul persoalan apa yang dihadapi pengusaha mebel. Asmindo sendiri, kata Endro, menyambut positif penerapan SVLK demi mempertahankan kualitas produk-produk Indonesia di pasaran internasional.
Hanya saja, untuk menerapkannya tentu membutuhkan waktu. Sebab tidak semua pengusaha mebel dapat memenuhi aturan SVLK. “Terutama bagi pengusaha mebel yang baru berkembang,” tegasnya.
Seperti diketahui untuk mengurus sertifikasi SVLK sendiri pengusaha dibebankan biaya yang mencapai Rp 30 juta. Bagi pengusaha besar yang sudah menguasai pasar ekspor, sanggup mengeluarkan uang untuk mendapatkan sertifikat tersebut.
Namun, sambungnya, jumlah tersebut bisa jadi dirasa berat bagi pengusaha kecil yang yang baru berkembang. Apalagi di Jogjakarta yang banyak ditopang oleh sektor indusrti kecil dan menengah.”Perajin di DIJ sebanyak 80 persen tergolong pengusaha kecil dan menengah, sedangkan 20 persennya tergolong pengusaha menengah keatas,” jelasnya. (bhn/ila/ong)