JOGJA – Memasuki 2015, Kejaksaan Ne-geri (Kejari) langsung tancap gas. Diam-diam kejari telah menyidik dugaan korup-si dana hibah bergulir Penumbuhkembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kope-rasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Jogja. Bahkan penyidik telah mene-tapkan seorang tersangka berinisial St. Surat perintah penyidikan (sprindik) diteken pada 2 Januari 2015. “Tersangka St merupakan staf Disperindagkoptan Kota Jogja,” kata Kasi Pidana Khusus Jogja Aji Prasetyo kemarin.
Keputusan kejari menaikkan status perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan berdasar-kan dua alat bukti yang ditemukan. Tim penyelidik menyakini dua alat bukti yang ditemukan sudah memenuhi unsur perbua-tan melanggar pidana. “Kami masih terus mencari data tambahan untuk menguatkan alat bukti yang telah ditemukan,” tambah Aji.Diterangkan, tersangka sengaja me-manfaatkan dana PEW pada 2012-2013 untuk kepentingan pribadi. Seharusnya dana dana PEW yang telah berlangsung sejak 2006 itu diperuntukkan bagi kelom-pok masyarakat secara bergulir untuk penguatan modal ekonomi.
Modus tersangka adalah menarik dana PEW yang tersimpan dalam rekening dinas secara pribadi dengan memalsukan doku-men-dokumen pendukung. Tersangka semakin leluasa juga karena dia selaku pihak yang memegang buku rekening dinas. Audit BPK DIJ 2013 menyatakan, akibat perbuatan tersangka negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp 178 juta. “Tersangka tidak memiliki kuasa untuk mengelola termasuk memanfaatkan dana tersebut,” beber Aji.Meski tersangka telah mengembalikan uang tersebut, tapi penyidik berpedoman pada Pasal 4 UU Tipikor. Bahwa pengem-balian uang tidak menghapus unsur pida-nanya. “Tersangka tidak kami tahan. Saat ini kami masih fokus memeriksa saksi-saksi,” terang Aji. (mar/laz/ong)