RADAR JOGJA FILE
PELANGGARAN: Satpol PP Sleman saat melakukan aksi penghentian operasional penambangan pasir di salah satu lokasi di Sleman beberapa waktu lalu.
Perizinan Pertambangan Diambil Alih Pemprov DIJSLEMAN- Operasi penambangan ilegal di kawasan lereng Merapi oleh petugas gabungan Pemkab Sleman ternyata tidak dilandasi regulasi hukum yang jelas. Upaya pemkab menertibkan penambang liar mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Padahal, sejak Oktober 2014, pemkab tidak lagi punya kewenangan menertibkan perizinan pertambangan. Itu setelah kewenangan terkait perizinan pertambangan dicabut dan dialihkan ke Pemprov DIJ.
Perubahan kewenangan mengatur pertambangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut diundangkan per 2 Oktober 2014. Kabid Fauzan Darmadi membenarkan hal itu. “Khusus pertambangan saja. Tetapi operasi jalan terus,” katanya kemarin.
Kendati begitu, Fauzan menegaskan, penertiban penambang illegal tetap digalakkan. Sementara pemkab dan pemprov mengadakan koordinasi untuk membahas hak dan kewenangan masing-masing. “Pemkab tak lagi mengurus perizinan (pertambangan). Otomatis nggak ada kewenangan lagi,” ungkapnya.
Perizinan yang dimaksud adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat). Selanjutnya, pemkab hanya tunggu bola terhadap tindaklanjut gubernur atas pemberlakuan undang-undang tersebut. Sementara itu, terkait penambangan di aliran sungai tetap merujuk pada rekomendasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Ketua Komisi C DPRD Sleman Timbul Saptowo menengarai maraknya penambangan ilegal di lahan pekarangan pribadi sebagai dampak ketidakjelasan regulasi. “Mereka (penambang) nekat itu karena tau kalau regulasinya “mengambang”, ” duganya. Secara prinsip, Timbul mendukung sikap Pemkab Sleman dalam upaya penertiban penambang liar.
Namun, politikus PDIP itu menyarankan agar pemkab tetap menunggu turunan undang-undang dalam bentuk peraturan daerah tingkat provinsi maupun kabupaten. Dengan begitu, pemkab memiliki kekuatan tetapa dalam penegakan aturan. “Setidaknya penertiban penambang tetap memperhatikan kebijakan dari pemerintah provinsi,” ingat Timbul.Sebaliknya, Timbul mendesak para penambang mengindahkan imbauan pemerintah agar tidak melakukan eksploitasi kawasan hijau dan resapan air. (yog/din/ong)