GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
VOLCANO TOUR: Wisatawan mancanegara menikmati keindahan Gunung Merapi dari objek wisata Kaliadem, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman. Objek wisata Kaliadem menjadi salah satu primadona pariwisata Sleman, sehingga banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Dinas Rumuskan Kebijakan, BPP ke Dunia Usaha

Bukan rahasia lagi, Jogjakarta menjadi salah satu tujuan wisata. Menyikapi hal ini, khusus Pemkot Jogja dan Pemkab Sleman sampai punya dua lembaga yang mirip, yakni Dinas Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata (BPP). Apakah dua lembaga ini tidak saling tumpang tindih dan “berbenturan”?
SEJALAN perkembangan industri pariwisata di Jogjakarta, pengelolaan promosi pariwisata yang terintegrasi sudah waktunya dijalankan. Dalam kaitan ini, pemda (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) tidak dalam posisi se-bagai pelaksana promosi. Di sisi lain, para pelaku usaha pari-wisata (hotel, restoran, EO, guide, dan sejenisnya) memiliki fokus dan target yang berbeda-beda dalam melaksana-kan kegiatan pemasaran dan promo-sinya.
Tentunya mereka akan menda-hulukan kepentingan perusahaan/usahanya sebelum memikirkan pengem-bangan industri pariwisata secara me-nyeluruh. Pengalaman membuktikan, pengem-bangan berbagai kegiatan pemasaran/promosi pariwisata yang dijalankan secara “gotong royong” dan dikelola oleh sebuah “kepanitiaan” insidentil tidak banyak memberikan dampak bagi usaha-usaha pariwisata (pening-katan jumlah tamu yang menginap, occupancy rate dan lama tinggal wisa-tawan)
Di samping itu, tidak ada eva-luasi secara profesional terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Al-hasil, efektivitasnya tidak bisa diukur. Kemudian tidak ada in-put bagi perencanaan program selanjutnya. Di sinilah muncul kebutuhan adanya sebuah lembaga/unit yang mampu berperan sebagai pelaksana pengembangan pe-masaran dan promosi dalam konteks industri pariwisata se-cara keseluruhan, yang tugasnya mengembangkan program/ke-giatan pemasaran dan promosi secara profesional. Lembaga promosi pariwisata daerah bisa juga disamakan dengan pelaksana pemasaran destinasi. Pemasaran destinasi menjadi ujung tombak.
Berke-naan dengan itu Pemkab Sleman dan Pemkot Jogja membentuk Badan Promosi Pariwisata. Untuk di Sleman, dinamai Ba-dan Promosi Pariwisata Sleman (BPPS) atau Sleman Tourism Board. Badan ini merupakan lembaga independen untuk me-ningkatkan citra kepariwisataan di Sleman.Meski merupakan lembaga independen, untuk pembentu-kan pertama kali menggunakan SK Bupati Sleman.
Selain untuk meningkatkan citra pariwisata di Sleman, BPPS diharapkan bisa meningkatkan tingkat kun-jungan wisatawan ke Sleman. BPPS juga akan melakukan peng-galangan dana di luar APBD maupun APBN. Mereka nantinya juga melakukan riset mengenai kepariwisataan. Oleh karena itu, Pemkab Sle-man mendorong BPPS bekerja sama dengan pihak-pihak yang konsen terhadap dunia pariwi-sata. Dalam melaksanakan pe-rannya, BPPS berkoordinasi dengan Disbudpar Sleman un-tuk bersama mempromosikan pariwisata di Sleman.
BPPS memiliki fungsi mengo-ordinasi promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah serta merupakan mitra kerja sama pemerintah dan pemerin-tah daerah. Sehingga Badan Promosi Pariwisata Sleman ini merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri untuk mening-katkan citra kepariwisataan di Sleman.
Selain itu tugas dari BPPS, an-tara lain, meningkatkan kun-jungan wisatawan mancane-gara dan penerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisa-tawan nusantara dan pembe-lanjaan, menggalang penda-naan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan keten-tuan peraturan perundang-undangan dan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. Kenapa fokus di promosi dan bukannya pengembangan pa-riwisata secara menyeluruh (tourism development)? Upaya pengembangan pariwisata meru-pakan tugas seluruh stakeholders pariwisata di daerah (baik pe-merintah, swasta, dunia pendi-dikan dan organisasi masya rakat terkait).
Dalam konteks pengembangan infrastruktur, sarana dan pra-sarana, industri pariwisata telah memanfaatkan berbagai produk (baca infrastruktur/sarana pra-sarana) yang telah dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah. Bicara mengenai promosi pa-riwisata, sebagaimana telah disebutkan, masing-masing pelaku akan fokus pada usaha/bidangnya sendiri-sendiri, dan tidak memikirkan untuk me-ngem bangkan dan melaksana-kan promosi pariwisata secara menyeluruh dalam konteks in-dustri. Sementara itu, Dinas Kebu-dayaan dan Pariwisata mempu-nyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar-kan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebu-dayaan dan pariwisata.
Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mem punyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang ke-budayaan dan pariwisata, seba-gai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; mengelola ketatausa-haan dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.Pengamat kepariwisataan yang juga Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Kepariwisataan Universitas Sanata Dharma (USD) Lucia Kurniawati mengatakan, melihat potensi wisata di Jogja-karta, keberadaan antara Badan Promosi Pariwisata dan Dinas Pariwisata sangat penting po-sisinya.”Jika selama ini kita mendengar dinas pariwisata, sejatinya badan promosi pariwisata juga sangat penting keberadaannya. Ke-duanya saling menunjang,” ka-tanya kepada Radar Jogja ke-marin (6/1).
Dia juga melihat, masing-ma-sing organisasi itu sudah jelas tugas pokok dan fungsinya. “Me-reka harus saling bekerja sama. Pemerintah daerah harus terus saling bersinergi, jangan jalan sendiri-sendiri,” tandas Lucia. (tim/jko/ong)