Banyak Guru Tak Siap Melaksanakan
SLEMAN- Perubahan kurikulum pendidikan bukan hanya menjadikan para murid bak kelinci percobaan. Pun demikian guru-guru kelas atau mata pelajaran tertentu. Mereka tidak hanya dituntut untuk memahami sistem pembelajaran yang serba baru, tetapi harus bisa menerapkannya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Itulah yang menjadi hambatan berjalannya kurikulum 2013 (K13), khususnya di Sleman.
Banyak guru merasa tidak siap dengan sistem itu. Banyaknya pengampu pendidikan yang tidak siap terlihat dari data sekolah yang tidak melanjutkan sistem pembelajaran berbasis K13. Ada 62 sekolah yang tak siap menerapkan sistem tersebut. Jumlah tersebut tergolong besar meskipun lebih banyak sekolah tetap melanjutkan K13, yakni sebanyak 654 sekolah dari total 716 sekolah. Terdiri atas 463 SD, 99 SMP, 36 SMA, dan 56 SMK.
K13 sendiri diterapkan bagi siswa kelas I,II,IV dan V di tingkat SD, kelas VII dan VIII di tingkat SMP, serta kelas X dan XI di tingkat SMA dan SMK.Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Arif Haryono membenarkan hal tersebut. Meskipun K13 tidak diterapkan di semua tingkatan sekolah. K13 bagi siswa SD untuk kelas I,II,IV,dan V, sedangkan SMP kelas VII dan VIII, serta SMA kelas X dan XI. “Kendalanya cukup variatif,” jelas Arif kemarin (6/1).
Menurut Arif, dinas telah memberikan pelatihan kepada pihak sekolah dan guru terkait penerapan K13. Dalam praktiknya, persoalan paling banyak dikeluhkan guru adalah tentang penilaian siswa dan metode pembelajarannya. Arif menduga, hal itu terjadi lantaran guru belum optimal dalam menyesuaikan perubahan kurikulum baru. Kini, dinas berkonsentrasi pada upaya pendampingan bagi sekolah-sekolah yang belum menerapkan K13. “Yang sudah menerapkan K13 tetap kami dampingi. Kalau yang belum, kami bantu pecahkan permasalahan yang jadi kendala dalam penerapannya,” ujar Arif.
Selain pendampingan, Arif memberikan kebijakan bagi sekolah yang baru menerapkan K13 selama satu semester boleh dilanjutkan dengan kurikulum lama. Arif berharap K13 bisa dilaksanakan secara penuh oleh semua sekolah pada 2018. “Itu sesuai ketentuan pemerintah pusat,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Sleman Tri Sugiharto menganggap wajar jika K13 menimbulkan kendala di lapangan.Alasannya, setiap perubahan kurikulum perlu penyesuaian. Di sisi lain, Sugiharto menilai ada beberapa hal yang perlu diperbaiki pada metode penilaian di K13.
Namun, kendala yang muncul tidak bisa dijadikan dalih bagi guru atau sekolah tak siap menjalankan K13. Kepala SMAN 1 Kalasan itu khawatir jika kendala yang muncul justru dampak dari keengganan pihak guru yang telanjur merasa nyaman dengan kurikulum lama. “Prinsip kami mendukung K13 karena sistem pembelajarannya lebih unggul dibanding kurikulum sebelumnya,” paparnya. (yog/din/ong)