Wilayah Wonoroto Dipastikan Tak Bisa Tampung Semua

BANTUL – Lahan relokasi di wilayah Wonoroto, Gadingsari, Sanden seluas 32 hektare dipastikan tidak akan mampu menampung relokasi seluruh tambak udang ilegal di pesisir selatan. Meski demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hingga sekarang ternyata belum memiliki gagasan baru untuk menyiasati minimnya ketersediaan lahan relokasi itu.”Ini masih menjadi pemikiran. Kami belum tahu kalau misalnya nanti tidak mencukupi,” terang Kepala Bappeda Trisaktiana di kompleks gedung Parasamya, kemarin (7/1).
Tri menyadari lahan relokasi di wilayah Wonoroto memang kurang. Apalagi, di kawasan tersebut sudah berdiri sejumlah tambak udang milik warga setempat. Selain itu, pembangunan berbagai sarana infrastruktur penunjang di lahan relokasi seperti akses jalan juga membutuhkan space khusus. Padahal, lahan Sultan Ground (SG) di kawasan Wonoroto yang dapat dimanfaatkan untuk menampung tambak-tambak udang ilegal pasca penertiban dipastikan kurang dari 32 hektare. “Belum tahu,” ujar Tri ketika disinggung mengenai adanya menara kincir angin pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) yang akan didirikan di kawasan Wonoroto.
Jika memang ada sejumlah menara kincir angin PLTB yang akan didirikan di kawasan Wonoroto otomatis menyebabkan lahan relokasi akan semakin sempit.Dia menegaskan, pemkab akan selektif ketika merelokasi tambak udang ilegal. Prioritasnya adalah para pemilik tambak yang notabene warga asli Bantul. Tidak seluruh tambak akan mendapatkan jatah di lahan relokasi.
Di samping itu, lanjutnya, pemkab juga akan menerapkan konsep kebersamaan. Artinya, para petambak yang semula memiliki tambak seluas satu hektare belum tentu akan mendapatkan lahan dengan luas yang sama ketika direlokasi. “Mungkin satu kolam seluas seribu meter persegi digunakan untuk beberapa orang,” urainya.
Saat ini, pemkab masih berkoordinasi dengan warga serta pemerintah desa Gadingsari, Sanden terkait rencana relokasi ini. Tentang waktu pelaksanaan relokasi dimulai, Tri mengaku tidak dapat menargetkannya. “Ya secepatnya,” janjinya. Guna menekan adanya pem-bangunan tambak udang ilegal baru pemkab juga fokus melakukan pemantauan. Ditargetkan tahun ini tidak ada pembangunan tambak baru lagi.
Sekretaris Daerah Riyantono mengungkapkan hal senada. Dia mengakui lahan relokasi di wilayah Wonoroto memang kurang. Sebagai solusinya, pemkab saat ini tengah berusaha mencari lahan relokasi baru selain Wonoroto. “Kalau bisa nanti minimal satu kecamatan ada satu lahan relokasi,” tambahnya.Ide lahan relokasi di setiap kecamatan diwacanakan menyusul semangat yang diusung pemkab adalah penataan, bukan penutupan. (zam/din/ong)