MUNGKID – Pemkab Magelang mengaku tidak terburu-buru meng-gunakan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan yang terkumpul Rp 200 miliar. Alasannya, belum adanya dasar kepastian aturan pada akhir tahun lalu.Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ( Disdikpora) Kabupaten Magelang Eko Triyono mengatakan, terkait pelaksanaan kegiatan dengan DAK 2014 lalu yang hanya menyerap sebagian, pemkab mengedepankan ke hati-hatian.
Rencananya, dana yang tidak terserap dikembalikan dalam ben-tuk SILPA dan dilaksanakan 2015.”Terus terang, kami menge-depankan kehati-hatian. Memang, DAK Pendidikan belum bisa ter-serap sepenuhnya. Tahun ini, kami ingin pelaksanaan kegiatan tidak gegabah. Semua harus dengan kepastian aturan,” tegas Eko kemarin (8/1).Salah satu penyebab belum terserapnya seluruh alokasi DAK pada 2014, karena aturan yang tidak jelas
Waktu itu, Disdikpora belum mendapatkan kepastian aturan soal DAK Pendidikan. “Kepastian aturan baru diper-oleh akhir tahun. Tapi tidak apa-apa, lebih baik hati-hati dari-pada tergesa- gesa, namun muncul masalah,” paparnya.
Seperti diketahui, total DAK Pendidikan yang belum terserap sejak 2010 sebesar Rp 200 miliar. Angka tersebut merupakan aku-mulasi sisa DAK 2010 hingga DAK 2014. Rinciannya, DAK 2010 sebesar Rp 49 miliar, DAK 2011 Rp 43,5 miliar, DAK 2012 Rp 75 miliar, dan DAK 2013 Rp 30 miliar.
Pada pelaksanaan tahun ini, Disdikpora menargetkan dana terserap sepenuhnya. Termasuk kegiatan yang dilaksanakan melalui swakelola.”Tinggal pelaksanaan yang sifatnya pelelangan di 2016. Yakni, pengadaaan buku dan peralatan. Kalau yang dilaksanakan dengan swakelola, berupa rehab bangunan dan kegiatan fisik lain,” jelas-nya.
Eko mengaku menyiapkan tim terpadu dari Disdikpora, DPU, dan dinas terkait lainn. Mereka akan memverifikasi ulang sekolah yang akan menerima alokasi bantuan DAK Pendidikan. Tim itu rencananya melakukan verifikasi pada awal tahun ini. Harapannya, pelaksanaan ke-giatan bisa dilakukan lebih awal. Pelaksanaan kegiatan dengan DAK Pendidikan memang harus melalui proses dan verifikasi tim terpadu.”Sudah disiapkan sejak awal tahun. Harapannya, begitu dana DAK Pendidikan bisa dicairkan, kegiatan langsung dilaksanakan saat itu juga, karena melalui proses verifikasi,” papar Eko.
Sesuai tahapan, sekolah yang akan menerima alokasi DAK diverifikasi. Hasil verifikasi di-jadikan dasar laporan ke bu-pati. Kemudian, ditindaklanjuti SK bupati. Setelah SK turun, kegiatan baru dilaksanakan.”Yang diverifikasi sekolah rusak yang seharusnya menerima DAK 2014, tetapi belum melaksanakan. Kemungkinan ada penambahan besaran alokasi bantuan. Ini mengingat kondisi sekolah yang awalnya rusak ringan, jadi rusak berat,” katanya. (ady/hes/ong)