Pemberdayaan Tanaman Jarak di Gunungkidul

JOGJA – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jogja menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada terdakwa Bambang Su’ud. Ketua KUB Jati Makmud, Desa Purwodadi, Tepus, Gunungkidul, ini dinyatakan terbukti bersalah menyalahgunakan dana bantuan pemberdayaan tanaman jarak untuk kepen-tingan pribadi.
Selain itu, Bambang juga didenda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan dan uang peng-ganti Rp 400 ribu. “Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diambil dari rekening KUB Jati Makmur sebesar Rp 29,4 juta,” kata Ketua Majelis Hakim Arini SH saat membacakan amar putusan kemarin (8/1).Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa.
Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa Bambang selama 1,5 tahun, denda Rp 50 juta subsider 2 bulan, dan uang pengganti Rp 400 ribu. Ma-jelis hakim menguraikan, terdakwa menya-lahgunakan dana bantuan senilai Rp 30 juta. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, tidak ada satu pun saksi yang mengetahui adanya penarikan uang dari rekening KUB Jati Makmur berikut penggunaannya. Akibat perbuatannya ini, terdakwa dinilai melanggar Pasal 3 UU Tipikor.”Yang memberatkan, terdakwa tidak menga-kui kesalahannya. Sedangkan yang mering-ankan, terdakwa bersikap sopan selama per-sidangan,” tandas Arini.
Meski dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3, terdakwa Bambang dinyatakan tidak ber-salah melanggar Pasal 2 seperti dalam tuntu-tan jaksa. Hakim menerangkan, pada 2008 KUB Jati Makmur mendapatkan bantuan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan DIJ sebesar Rp 30 juta. Dana itu untuk mendukung kelompok tani dalam manaman jarak agar semangat dalam bekerja sehingga menjadi sejahtera. Namun dalam perjalanan ternyata dana itu oleh Bambang disalahgunakan. Terdakwa tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam nota kerja sama dan kelompok tani.
Setelah perkara ini disidik Polres Gunung-kidul, Bambang pun mengembalikan uang itu ke rekening KUB Jati Makmur Rp 29 juta, sehingga masih ada kekurangan Rp 400 juta. “Perbuatan terdakwa melanggar kerja sama antara Dinas Perkebunan dan Kehutanan DIJ,” ungkapnya.Penasihat Hukum Terdakwa Purwatiningsih SH mengatakan pikir-pikir. Namun demikian, ia menegaskan vonis itu sangat berat. Sebab, nilai kerugian tidak sampai Rp 100 juta. “Kami punya waktu tujuh hari untuk pikir-pikir,” kata Purwatiningsih usai persidangan. (mar/laz/ong)