SETIAKY/RADAR JOGJA
TANTANGAN MAKIN BERAT: Pelantikan pengurus PHRI DIJ periode 2014-2019 di Rich Sahid Hotel, kemarin (8/1). PHRI DIJ kembali dipimpin Istijab M Danunagoro (tiga dari kiri).

Istijab Kembali Pimpin PHRI DIJ

JOGJA – Berbagai tantangan besar tengah dihadapi bisnis ho-tel di Jogjakarta. Tantangan yang paling serius terkait pembatasan pelarangan pegawai negeri sipil (PNS) rapat di hotel, serta sema-kin menjamurnya keberadaan hotel di Jogjakarta.”Pembatasan hotel di Jogja-karta menyebabkan penurunan pendapatan sampai 40 persen di tahun ini,” ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indone-sia (PHRI) DIJ Istdijab M Danunagoro usai dilantik kembali periode kedua kepengurusannya (2014-2019) di Rich Sahid Hotel, kemarin (8/1).Ia terpilih aklamasi dalam musyawarah daerah (Musda) 29 Oktober 2015.
Tantangan lainnya, lanjut Istidjab, pertumbuhan hotel yang tidak sebanding dengan angka kun-jungan. Akibatnya, hotel-hotel di Jogjakarta kelebihan suplai kamar. Ini akan sangat terasa saat low seasion. Selain hotel-hotel berbintang, dampak penurunan hunian di-rasakan oleh hotel-hotel melati. Pada 2012-2013 tingkat hunian turun 15 persen dan pada 2013-2014 turun 26 persen.Kondisi itu, jelasnya, menjadi salah satu tantangan bagi pengu-rus PHRI DIJ ke depan.
Selain hal itu, hotel-hotel di Jogja perlu menjalani sertifikasi hotel ber-bintang. PHRI hanya bisa mendo-rong karena ada lembaga khusus yang menangani.Menurutnya, sertifikasi wajib dilakukan tidak hanya bagi hotel yang sudah memiliki sertifikat, tetapi juga yang masa berlakunya habis dan belum sertifikasi. “Ini menjadi salah satu tantangan bagaimana PHRI mendorong ang-gotanya untuk menyiapkan ser-tifikasi itu,” katanya.
Istidjab juga berharap dalam kepemimpinannya, para pelaku pariwisata bisa bersinergi dengan PHRI. Pihaknya ingin kerjasama dengan Badan Promosi Pariwi-sata Kota Yogya (BP2KY), agen parisawata, dan dinas pariwisata untuk kemajuan pariwisata di Jogjakarta.”Bila pariwisata maju, otomatis akan berdampak pada bisnis hos-pitality,” terangnya.
Dia juga men-desak kepada Pemprov DIJ untuk segera membentuk badan pro-mosi pariwisata ditingkat pro-vinsi. Menurutnya, badan pro-mosi itu sangat bermanfaat untuk melakukan promosi bersama. Sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti kenapa badan promisi pariwisata tingkat provinsi belum terbentuk. “Pa-dahal pembahasannya sejak dua tahun yang lalu. Sampai sekarang menunggu keputusan pemerintah,” jelasnya. (bhn/laz/ong)