Tak Nyaman Dipimpin Kades yang Tersandung Kasus Hukum

SLEMAN- Kasus dugaan penipuan yang menjerat mantan Ketua FPI Jateng-DIJ Bambang Tedi dan isterinya Sebrat Haryanti berbuntut panjang. Warga Balecatur, Gamping menuntut Pemkab Sleman segera menonaktifkan Sebrat dari jabatan kepala desa Balecatur. Status Sebrat sebagai terdakwa kasus jual beli tanah senilai Rp 11,5 miliar menjadi alasan warga menyerukan tuntutan itu. Terlebih, merujuk pada pasal yang didakwakan oleh jaksa, yakni 372 dan 378 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan, plus tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukumannya maksimal mencapai 20 tahun.
Saat ini, kasus tersebut dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sleman. “Ancaman hukumanya lebih dari lima tahun. Bupati bisa menghentikan sementara kepala desa yang terjerat hukum,” ujar Tri Sugianto, salah seorang warga saat beraudiensi dengan anggota Komisi A DPRD Sleman kemarin (8/1).
Sugianto mendasarkan tuntutannya pada pasal 41 UU No 6 / 2014 tentang Desa. Namun, sejak ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polda DIJ, Sebrat hanya dikenakan sebagai tahanan kota. Status sebagai kepala desa menjadi alasan penyidik kala itu. Alasan itu dikuatkan oleh bupati dengan dalih supaya roda pemerintahan di Balecatur tetap berjalan. Meskipun berstatus tersangka hingga terdakwa, Sebrat masih menjalankan tugas harian sebagai kepala desa. Kondisi itu beda dengan suaminya yang ditahan di Lapas Cebongan.
Keberatan warga bukan hanya soal status hukum yang disandang Sebrat. Sugianto mengklaim, warga merasa tidak nyaman lantaran dipimpin kepala desa yang tersandung kasus hukum. Ketidaknyamanan lain lantaran ulah Sebrat, yang diduga menggalang dukungan dari para dukuh agar tidak dinonaktifkan. “Termasuk dalam pengerahan massa saat sidang berlangsung. Itu bukan hanya menimbulkan keresahan. Tetapi juga rasa takut,” ungkapnya.
Ketua Komisi A Hendrawan Astono mengatakan, penonaktifan kepala desa adalah kewenangan bupati. Nah, karena itu Hendrawan menyarankan warga Balecatur membuat surat ditujukan kepada bupati terkait hal tersebut. Dalam waktu dekat, Hendrawan akan mengundang bagian Pemerintahan Desa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Sleman untuk memperoleh kepastian atas tuntutan warga Balecatur. “Kami segera koordinasi dengan instansi terkait untuk menangani kasus ini,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Sunartono mengatakan, tuntutan warga tidak bisa serta merta dikabulkan tanpa mengikuti prosedur hukum. Menurut Sunartono, jika kasus yang menjerat Sebrat Haryanti termasuk pidana umum, pemkab baru bisa menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatan kepala desa setelah ada putusan hakim tetap (incraht).
Kondisi itu berbeda jika aparat pemerintah terjerat kasus pidana korupsi. “Kalau itu, saat dinyatakan sebagai tersangka pun bisa langsung dinonaktifkan,” jelasnya. Di sisi lain, pemkab bisa menonaktifkan Sebrat jika yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugas pemerintahan karena ditahan saat proses penyidikan atau persidangan. (yog/din/ong)