RADAR JOGJA FILE
TERANCAM MENGANGGUR: Seorang pekerja tengah menata barang kerajinan yang akan diekspor. Adanya dokumen deklarasi ekspor yang tidak diakui, membuat pengekspor terancam rugi miliaran rupiah.

Pengusaha Kerajinan Rugi Miliaran Rupiah

JOGJA – Pengusaha mebel, fur-nitur, dan kerajinan kayu tengah gundah. Karena keberadaan de-klarasi eskpor yang seharusnya setara sistem verifikasi dan lega-litas kayu (SVLK) tidak diakui negara tujuan ekspor. Yaitu, Uni Eropa (UE) dan Australia. Akibat penolakan tersebut, para pengusaha mengalami ke-rugian miliaran rupiah.
Melihat situasi yang terjadi di lapangan, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) mendesak pemerintah menjelas-kan kedudukan deklarasi ekspor sebagai pengganti SVLK pada dua negara kawasan yang menjadi tujuan ekspor tersebut. “Ada belasan kontainer yang saat ini tertahan di pelabuhan, karena dokumen deklarasi eskpor tidak diakui UE dan Australia,” kata Ketua Umum AMKRI Soenoto di Hyatt Hotel Jogja, kemarin (11/1).
Soenoto menegaskan, AMKRI mendesak pemerintah memberi klarisifikasi ke costumer dan pemerintahan di kedua wilayah tersebut, terkait dokumen dekla-rasi ekspor yang setara SVLK. Ia berharap tiga kementerian, ya-kni Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Perdagangan memberi kla-rifikasi dan menyelesaikan ma-salah ini secepatnya.Selain itu, AMKRI juga melakukan investigasi ke sejumlah daerah. Yakni ke Jogjakarta, Solo, Cirebon, Pasuruan, dan sejumlah daerah lain.
Dari beberapa kota tersebut, AMKRI menerima ba-nyak keluhan dari pelaku usaha. Semuanya terkait banyaknya kontainer yang tertahan di pelabuhan. Para pengusaha tidak bisa mene-ruskan pengiriman barangnya ke sejumlah negara di EU dan Aus-tralia. Akibat langsung yang dia-lami pengusaha, mereka menga-lami kerugian hingga miliar rupiah.”Pemegang kebijakan di negara-negara tersebut meminta SVLK. Pemerintah harus memberi klarifikasi dan penjelasan kepada UE dan Australia keberadaan de-klasari ekspor setara SVLK dan bisa diberlakukan di negara ter-sebut,” desaknya.
Bila pemerintah tidak mengam-bil langkah mengatasi persoalan tersebut, dikawatirkan memicu kekisruhan di lapangan. Bila pen-gusaha tidak bisa mengekspor barang-barangnya akan berdam-pak kerugian yang besar bagi pengusaha.”Jika pengusaha mengalami kerugian, bisnis perusahaan tidak bisa beroperasi. Dampak lanjutan yang terjadi adalah terjadi pemu-tus hubungan kerja (PHK) di perusahaan-perusahaan mebel,” katanya. (bhn/hes/ong)