YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA
TAK BERES: Bangunan gedung Pasar Sleman yang mangkrak karena pelaksana proyeknya gagal menyelesaikan pekerjaannya

Pemkab Blacklist PT Kathir Mas Samudra dan CV Bina Karya Mandiri

SLEMAN- Dua bangunan gedung milik Pemkab Sleman dipastikan mangkrak akibat tindakan wanprestasi oleh kontraktor (pengembang) jasa pembangunan sipil yang bersangkutan. Sedikitnya empat kontraktor yang melakukan wanprestasi lantaran pengerjaan proyek melebihi batas waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja. Proyek mangkrak terdiri atas gedung Pasar Sleman dan bangunan kantor badan lingkungan hidup (BLH). Keduanya adalah proyek pembangunan fisik menggunakan APBD 2014.
Pemkab Sleman terpaksa memutus kontrak lantaran pengembang tak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Dana yang dibayarkan kepada pengembang disesuaikan dengan progres volume pekerjaan. “Kontrak diputus karena (pengembang) memang tidak qualified,” sesal Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUP) Nurbandi kemarin (11/1).
Gedung Pasar Sleman dikerjakan oleh PT Kathir Mas Samudra. Sedangkan gedung BLH oleh CV Bina Karya Mandiri. Dua kontraktor itulah yang di-blacklist oleh pemerintah. Konsekuensinya, mereka tidak bisa melakukan transaksi penawaran (tender) proyek pembangunan sipil dalam bentuk apapun selama dua tahun. Itu sebagai bentuk punishment kepada para kontraktor yang dianggap tidak bertangung jawab atas proyek yang dimenanginya secara lelang.Ironisnya, meskipun dianggap tidak qualified, CV Bina Karya Mandiri memperoleh dua proyek sekaligus pada 2014 melalui sistem lelang yang diselenggarakan di Unit Layanan Pengadaan (ULP), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain rehab gedung BLH dengan nilai kontrak Rp 619,2 juta, CV Bina Karya Mandiri memperoleh proyek rehab bangunan kantor inspektorat daerah senilai Rp 308 juta.
Untuk proyek gedung inspektorat daerah yang berjalan 77 persen, pengembang tersebut meminta perpanjangan waktu. “Sesuai aturan, perpanjangan proyek maksimal 50 hari. Itupun disertai denda (pinalti). Dan tetap blacklist,” jelas Nurbandi. Sanksi blacklist dijatuhkan kepada pengembang setelah pemerintah melayangkan surat teguran untuk kedua kali. Selain, gedung inspektorat daerah, ada dua proyek lain yang belum rampung 100 persen sampai limit waktu yang ditentukan.
Namun, pengembang telah mengajukan perpanjangan waktu penerjaan, yakni, rehab gedung dinas PUP oleh CV Yoso Putro Nugroho senilai Rp 653,5 juta dan pembangunan Pasar Prambanan tahap 2 oleh PT Waskita Karya sebesar Rp 23,4 miliar.Dua kontarktor tersebut juga dikenai denda dan harus menyelesaikan sisa proyek selama 50 hari. “Kalau sampai limit waktu tetap tidak selesai, ya, blacklist juga,” tegasnya.
Denda dihitung per hari sebesar 1 permil atau 1/1000 nilai kontrak addendum. Konsekuensi lainnya, pengembang bakal menerima pembayaran sisa nilai kontrak setelah APBD Perubahan 2015 diketok. Sebab, sisa nilai proyek tahun lalu yang belum terbayarkan otomatis menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan akan dikembalikan ke kas daerah. Peng-anggaran selanjutnya setelah perubahan APBD. Nurbandi khawatir jika dua proyek putus kontrak mengakibatkan bangunan mangkrak terlalu lama. Sebab, lelang sisa proyek yang nilainya lebih Rp 200 juta harus menggunakan APBD Perubahan 2015.
Penetapan APBD Perubahan paling cepat diperkirakan pada September. Itu pun dengan catatan tak ada waktu molor saat pembahasan dengan DPRD. Saat itu pula proyek mangkrak baru bisa dilanjutkan. Itu pun harus dilakukan bertahap sesuai mekanisme lelang. Nurbandi mengatakan, kapasitas dan kapabilitas pengembang ketahuan setelah proyek berjalan. Hal itu tidak bisa dibaca saat pelelangan. Menurutnya, wanprestasi bisa dilakukan oleh siapa saja karena beberapa sebab. Misalnya, faktor cuaca. Namun, hal itu tidak dianggap sebagai hambatan dan menjadi alasan pengembang yang menyebabkan proyek tidak rampung. “Aturannya, yang dianggap hambatan itu hanya bencana,” tutur Nurbandi.
Ketua Komisi C DPRD Sleman Timbul Saptowo mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan gedung mangkrak. Apalagi, BLH sebagai lembaga baru butuh gedung yang lebih representatif agar penghuninya bisa segera bekerja. “Ke depan, panitia lelang harus lebih hati-hati dan detil saat memilih calon pemenang tender. Tujuannya, agar kasus wanprestasi tidak terulang,” ingatnya. (yog/din/ong)