GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
KENDALIKAN PEMBANGUNAN HOTEL: Tahun 2015 ini DPRD dan Pemprov DIJ segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Tujuannya mengambil alih pengaturan pembangunan hotel-hotel belakangan dinilai sangat marak, baik di Kota Jogja maupun Kabupaten Sleman.

Provinsi Segera Susun RDTR

JOGJA – Kemacetan saat musim liburan, ancaman kehabisan air tanah di pusat kota, dan kerusa-kan lingkungan akibat pembangu-nan hotel dan apartemen, akhir-nya membuka mata dewan dan Pemprov DIJ. Bahkan legislatif dan eksekutif tingkat provinsi ini sudah sepakat untuk mengam-bil alih pengaturan bangunan-bangunan besar itu. Tahun 2015 ini, mereka berencana segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Asisten Sekretaris Provinsi (As-sekprov) II Bidang Perekono-mian dan Pembangunan DIJ Didik Purwadi memastikan, Pem-prov DIJ memiliki kekuatan un-tuk mengendalikan pertumbuhan hotel di DIJ. Pemprov bisa me-manfaatkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Istimewa Tata Ruang. “Perdais Tata Ruang bisa memperkuat lagi posisi pemprov. Bisa atur lebih komplet lagi, ter-masuk rekomendasi izin pendi-rian. Ini menjadi instrumen pengendali berdirinya hotel-hotel,” tandas Didik di sela rapat kerja (raker) dengan Komisi C DPRD DIJ kemarin (12/1).
Didik mengungkapkan, kebe-radaan Raperdais Tata Ruang ini sangat penting untuk mengen-dalikan pembangunan hotel, mal, dan apartemen besar-be-saran di kedua daerah itu. Sebab, dari Raperdais Tata Ruang ini bisa ditindaklanjuti dengan Ra-perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ini khusus di kawasan budaya yang masuk dalam Ra-perdais RTRW. “Sangat mungkin, karena UU (No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan) menga-manahkan demikian,” kata Didik.
Senada dengan Didik, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Ba-dan Perencanaan Pembangunan (Bappeda)DIJ NiMadeDwi Pan-ti menegaskan, provinsi bisa mem-bentuk Raperda RDTR. Ini terkait Raperdais Tata Ruang. “Pemanfa-taan kawasan budaya bisa diatur lebih detail lagi,” terangnya. Made menuturkan, dengan ada-nya RDTR ini bisa menjadi pedo-man bagi kabupaten dan kota dalam mengeluarkan izin pembangunan. Sebab, skala dalam RDTR ini 1:5.000. Artinya, setiap satu centimeter dalam gambar, dalam realisasinya 50 meter. “Per-soalannya, penyusunan RDTR ini tidak bisa cepat,” jelasnya.
Didik menambahkan, adanya UU Otda tersebut membuat pro-vinsi tak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan regulasi yang mengikat kabupaten dan kota. Makanya, dengan lex spe-cialis provinsi bisa memiliki Raperdais Tata Ruang, hal ter-sebut bisa untuk mengatur ka-bupaten dan kota. Didik mengakui, pertumbuhan hotel yang pesat, khususnya di Kota Jogja dan Sleman, melahi-rkan dampak sosial dan eko-nomi. Bahkan, bangunan hotel sering mengabaikan tata ruang yang berhubungan dengan ke-pentingan umum. “Saya menda-pati sendiri, ada hotel baru di Jalan Gejayan. Setiap hotel wa-jib menyediakan lahan parkir, namun nilai ekonominya men-galahkan tata ruang. Tidak ada lokasi parkir di hotel tersebut,” tandasnya.
Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ selama setahun ke depan ada 115 izin pendirian hotel di DIJ. Dari jumlah itu, 80 persen berada di Sleman dan Kota Jogja. Hotel tersebut akan bero-perasi pada akhir 2015 nanti.Wakil Ketua III DPRD DIJ Dharma Setyawan mengung-kapkan, UU Otonomi Daerah memang memberi angin segar baru kabupaten dan kota untuk mengejar pendapatan daerah. Tapi yang patut disesalkan, pem-kot dan pemkab mengambil jalan pintas dengan memberikan izin pendirian hotel. “Retribusi-nya cepat,” katanya.
Menurut Dharma, sebenarnya tidak hanya Perdais Tata Ruang, ada senjata lain untuk mengen-dalikan menjamurnya hotel di DIJ. Senjata tersebut yakni Per-da Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). “DIJ sudah memiliki RTRW, tapi itu harus di-review lagi sesuai tuntutan zaman,” ajaknya. Anggota Komisi C DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menambahkan, maraknya hotel-hotel baru di DIJ memberi dampak sosial yang luar biasa. Yang sudah terjadi adalah masalah krisis air baku. “Di Kota Jogja sumur-sumur sudah kering, di Sleman selatan seperti Prambanan dan Gamping warganya juga berteriak serupa, krisis air,” sentilnya. (eri/laz/ong)