Revisi Regulasi Secara Sepihak dan Terkesan Mendadak

SLEMAN- Manajemen RSUD Sleman kerap mendapat per-tanyaan seputar layanan bayi lahir dalam produk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS). Dulu, setiap bayi lahir memang dijamin oleh BPJS. Kebijakan itu kini tak berlaku lagi. Direktur RSUD Sleman Joko Hastaryo mengungkapkan, BPJS merevisi regulasi secara sepihak, sehingga sulit diterima para dokter.
Di sisi lain, Joko meng-klaim bahwa pemberitahuan tentang revisi regulasi sangat mendadak. Pihak rumah sakit sendiri terlanjut menerapkan ketentuan sesuai aturan lama. Karena itu, RSUD Sleman merugi lantaran klaim yang diajukan ke BPJS tak terbayarkan. Joko mengaku mengetahui adanya revisi regulasi BPJS baru-baru ini. Padahal, ketentuan baru berlaku per September 2014.Salah satunya tentang kebijakan penerima bantuan iuran (PBI) bayi baru lahir. Setiap bulan, rata-rata klaim untuk layanan tersebut mencapai Rp 20 juta. Dengan begitu, klaim yang diajukan per Desember sebesar Rp 60 juta (September, Oktober, dan Novem-ber). “Aturannya menyusul. Kami tahu setelah mengajukan klaim ternyata ada beberapa yang ditolak. Baru setelah itu kami menerima surat edaran,” beber Joko.
Dia menilai menilai revisi regulasi kurang tepat di tengah upaya pemerintah mendongkrak layanan kesehatan bagi masya-rakat. “Ini (kebijakan bayi lahir) sungguh di luar prediksi kami,” sambungnya.Masalah lain berupa parameter klaim yang dianggap terlalu rumit. Salah satunya tentang diagnosa beberapa penyakit yang harus dibuktikan dengan hasil peme-riksaan laboratorium. Ketentuan yang juga diatur dalam surat edaran lainnya berseberangan dengan pendapat para dokter.
Menurut Joko, para dokter menilai diagnosa bisa dilakukan tanpa dukungan hasil uji laboratorium. Joko mencontohkan, penyakit septikemi. Untuk mendiagnosis penyakit tersebut pada seorang pasien, dokter harus menyertakan bukti uji laboratorium kultur darah sebagai syarat klaim ke BPJS. Itupun jika uji labo-ratorium menunjukkan hasil positif. Kalau hasilnya negatif tak bisa diklaim. “Ini yang kurang bisa diterima dokter. Apalagi untuk mengetahui hasil uji itu butuh waktu paling cepat seminggu. Hasilnya juga belum tentu positif,” papar Joko.
Kepala Operasional Kantor BPJS Kesehatan Sleman Asto Bawono menampik adanya surat edaran tentang pengelompokan diagnosis penyakit yang harus menyertakan bukti hasil uji laboratorium sebagai syarat klaim biaya ke BPJS. “Implikasi medis ditentukan dokter. Butuh uji laboratorium atau tidak tergantung dokter,” ujarnya. Terkait kebijakan PBI, saat ini layanan bayi lahir dijaminkan dalam Jamkesos dan pemerintah daerahlah yang bertanggungjawab. “Bayi termasuk warga baru yang belum masuk daftar PBI,” ujarnya. (yog/din/ong)