ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
BELUM BEBAS BETUL: Ervani Emi Handayani (kanan) saat keluar dari ruang sidang PN Bantul usai hakim membebaskan dari segala dakwaan jaksa (10/1). Kini, jaksa resmi mengajukan kasasi ke MA atas vonis itu.

Jaksa Resmi Ajukan Kasasi ke MA

JOGJA – Ervani Emi Handayani, 29, nampaknya belum sepenuhnya bisa bebas dalam menghadapi proses hukum. Ini menyusul keputusan jaksa yang mengajukan kasasi pada Jumat (10/1) atas vo nis bebas Pengadilan Negeri (PN) Bantul beberapa waktu lalu. Menanggapi upaya kasasi jaksa, Ervani mengaku lelah mengikuti proses hukum yang membelitnya.”Saya lelah. Mengapa jaksa tidak menerima putusan PN Bantul? Ada apa ini?” ujar Ervani kepada war-tawan di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja, kemarin
Ervani menambahkan, proses hukum yang dijalaninya sangat panjang dan melelahkan mulai penyidikan di Polda DIJ hingga penuntutan di persidangan PN Bantul. Meski lelah, Ervani me-rasa puas ketika majelis hakim memutus bebas dirinya pada 5 Januari lalu. “Saya mencari keadilan dan ada banyak pelajaran yang saya petik dari pengalaman ini. Semoga putusan Mahkamah Agung membebaskan saya,” harap Ervani.
Penasihat hukum Ervani, Samsudin Nurseha SH menilai, upaya kasasi jaksa tidak rasional. Sebab, alasan jaksa mengajukan kasasi karena jaksa ingin ada pem-belajaran. “Masalahnya adalah pembelajaran untuk siapa? Ka-lau buat publik, kasasi bukan pembelajaran. Publik semakin khawatir akan kebebasan berekspresi,” kata direktur LBH Jogja ini.
Menurutnya, upaya kasasi oleh jaksa justru semakin memper-kuat asusmsi publik bahwa keberadaan UU ITE digunakan penguasa politik dan ekonomi untuk mengkriminalisasi ke-lompok rentan dan lapisan bawah. “Alasan pembelajaran tidak relevan, publik berharap kasus ini disudahi, apalagi hakim putuskan perbuatan Ervani bu-kan tindak pidana. Sebagai aparat Negara, seharusnya jaksa melindungi hak warga bebas menyatakan pendapat, bukan mementingkan egonya,” tambah Samsudin.
Ia menuding jaksa hanya me-lihat aspek procedural, di mana jaksa memiliki hak yuridis untuk mengajukan kasasi. “Tapi kasasi tidak semata-mata kedepankan aspek prosedural. Jaksa repre-sentasi publik, bukan pelapor, ini yang diabaikan oleh jaksa,” imbuhnya.
Ketua Masyarakat Pemantau Kejaksaan (MPK) DIJ Tri Wahyu merasa kecewa atas keputusan jaksa yang mengajukan kasasi atas vonis bebas Ervani. MPK mempertanyakan kenapa jaksa begitu ambisius dan bernafsu menempuh upaya hukum lanjutan kasus Ervani. Sikap itu berbanding terbalik dengan kinerja jaksa menangani kasus hukum lain, khususnya kasus korupsi.”Meskipun kasasi itu hak jaksa dan diatur dalam perundang-undangan, bagi kami hal ini menjadi catatan serius. Ter-bukti aparat hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah,” kata Wahyu.
Selain itu, kebijakan Kejati DIJ telah menyakiti rasa keadilan masyarakat. Jika melihat tun tutan jaksa yang hanya menghukum percobaan, sudah menunjukkan kurangnya alat bukti yang di-pegang jaksa. Apalagi dengan putusan bebas PN.”Jaksa tebang pilih, Ervani sem-pat ditahan, bandingkan dengan kasus korupsi, tersangkanya banyak yang tidak ditahan. Benar Kejati DIJ membantah tidak tidur, mereka bangun, tapi bangun untuk kasus Ervani, bukan kasus korupsi,” tandas Wahyu.
Kepala Kejati DIJ Loeke Lara-sati Agoestina membenarkan tim jaksa akan menempuh upaya kasasi ke MA atas vonis bebas Ervani. “JPU sudah menyatakan kasasi ke MA Jumat lalu,” kata Loeke. (mar/laz/ong)