JOGJA – Di DIJ, khususnya di Kota Jogja, Sleman dan Bantul masih terus dihadapkan masalah sampah, khususnya di sungai. Koordinasi atau saling komuni-kasi antardaerah dinilai mandeg, meski sebenarnya sudah memi-liki wadah Sekretariat Bersama Jogjakarta, Sleman, dan Bantul (Sekber Kartamantul).
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIJ Halik Sandera mengatakan, untuk penanganan sampah, membutuhkan sinergi-tas antarwilayah, mengingat ali-ran sungai tidak hanya terletak di satu wilayah.”Persoalan sampah yang ada di sungai, sebetulnya memiliki wa-dah sendiri, Sekber Kartamantul. Wadah itu memiliki tugas untuk mengatasi persoalan sampah di sungai yang mengalir di tiga wi-layah tersebut,” katanya.
Sejauh ini, wadah tersebut bisa menangani persoalan yang ada, tapi belum sempurna. Khususnya mengenai sampah di sungai. Se-hingga, dibutuhkan sinergitas yang apik antara pemerintah kabupa-ten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemkot) sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam ke-bijakan penanganan sampah. Menurut Halik, panggilan akrab Halik Sandera, satu wilayah tidak bisa berdiri sendiri membentuk program penanganan sampah. Ha-rus didukung oleh wilayah lainnya.”Misalnya di Kota Jogja dilakukan program edukasi penanganan sam-pah.Nah, apakah cara itu juga dilakukan di Sleman atau Bantul. Ini lah persoalannya,” ujarnya.
Menurut Halik, idealnya dalam penanganan masalah sampah harus diseragamkan antarwi-layah. Contohnya tentang kebia-saan masyarakat di bantaran sungai yang membuang sampah di sungai. Mereka tidak bisa di-berikan pemahaman oleh satu pihak, karena aliran air sungai membentang di tiga wilayah.Praktis, jika edukasi dan sosiali-sasi tentang pola kebiasaan mem-buang sampah hanya difokuskan di satu wilayah, masalah sampah di sungai tidak bisa terpecahkan. Karena kondisinya seperti itu, perlu ada peran aktif dari pemerin-tah provinsi (Pemprov) DIJ yang memiliki kewenangan menyeluruh untuk wilayah di DIJ.”Yang kami rasakan, sinergitas an-tara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya, masih lemah. Sehingga membutuhkan peran yang lebih dari provinsi,” ujarnya.
Seperti diketahui, masalah sam-pah banyak terjadi penumpukan di titik-titik perbatasan. Hal itu dipaparkan Kepala Badan Ling-kungan Hidup (BLH) Kota Jogja Irfan Susilo. Ia mengatakan, daerah perba-tasan Kota Jogja merupakan salah satu sumber penyumbang sampah terbesar. Daerah perbatasan kerap dijadikan titik pembuangan sam-pah, sehingga terjadi penumukan sampah.”Persoalan sampah yang kami hadapi cenderung banyak terjadi di perbatasan Kota Jogja. Warga masih membiasakan diri mem-buang sampah di lokasi yang bukan tempatnya,” ujarnya.
Pihaknya menyebutkan bahwa persoalan sampah di Kota Jogja cukup kompleks. Itu terlihat dari volume sampah yang ada. Seba-gai contoh di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Hos Cokroami-noto yang merupakan perbatasan dengan Sleman, dan TPS Gem-biraloka, yang merupakan per-batasan dengan Bantul.Salah satu upaya yang dilakukan BLH Kota Jogja adalah mengajak kepada warga yang berada di se-kitar TPS itu agar turut peduli membuang sampah di tempat yang tersedia. Dari data BLH Kota Jogja, saat ini sampah yang tersedia setiap harinya bisa men-capai 230 ton. (fid/jko/ong)