Hanya Gantikan BSM Rp 465 Ribu Per Bulan

JOGJA – Program Presiden Joko Widodo untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan Kartu Pintar, belum bisa dinik-mati pelajar di DIJ. Sampai awal tahun 2015 ini, program itu belum sampai di DIJ. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIJ sama sekali belum me-nyalurkan program unggulan tersebut. Kepala Disdikpora DIJ Baskara Kadar-manta Aji mengaku, jaminan pendidikan masih bergantung dengan APBD, baik APBD DIJ maupun uang rakyat dari kabu-paten dan kota. “Kalau APBD Rp 9 miliar lebih. Kabupaten dan kota menjadi wi-layah masing-masing,” ujar Aji usai rapat kerja (raker) dengan Komisi D DPRD DIJ kemarin (13/1).
Aji menjelaskan, ˜sesuai informasi yang ia dapatkan, Kartu Pintar ini hanya meng-gantikan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Besarnya pun cukup membantu, senilai Rp 465 ribu per bulan. “Besarnya BSM segitu selama ini,” tuturnya. Tapi, buru-buru Aji menegaskan, kejelasan Kartu Pintar ini masih menanti Kemente-rian Pendidikan. Sebab, sampai saat ini DIJ sama sekali belum pernah diundang menge-nai Kartu Pintar ini. “Daerah lain sudah mendapatkan. DIJ belum,” tandasnya.
Selama ini, siswa tak mampu di DIJ me-mang bisa mendapatkan tiga bantuan. BSM, Kartu Cerdas dari APBD DIJ, dan bantuan APBD kabupaten serta kota. ‘Ka-lau besarnya Kartu Cerdas SMA Rp 150 ribu, SMP Rp 100 ribu, dan SD Rp 75 ribu. Ini diberikan kepada siswa sejak masuk sekolah sampai lulus,” ujarnya. Siswa yang mendapatkan Kartu Cerdas ini, kata Aji, hanya bersyaratkan dari kelu-arga tak mampu. Itu dibuktikan dengan keterangan dari desa atau kelurahan se-tempat. “Dan sekolah tentunya,” katanya.
Untuk pembagian bantuan ini, menurut Aji, pihaknya ketat memberlakukan. Satu siswa yang telah mendapatkan, tak bisa memperoleh bantuan dari APBD kabupa-ten dan kota atau Kartu Pintar. “Kalau siswa miskin sudah tercakup APBD kabu-paten dan kota, Kartu Pintar bisa diberikan siswa yang cukup mampu,” tandasnya. Anggota Komisi D DPRD DIJ Zuhrif Hudaya menuturkan, bantuan pendidikan ini sengaja diberikan untuk siswa yang lebih luas. Ini untuk mengejar rerata lama sekolah di DIJ. “Targetnya 12 tahun. Di DIJ baru 9,2 tahun. Kota Jogja tertinggi dengan 11,5 tahun,” kata Sekretaris DPW PKS DIJ ini.
˜Zuhrif menegaskan, dengan bantuan itu tidak ada alasan warga DIJ yang beru-sia sekolah putus di tengah jalan. Hanya karena keterbatasan orang tua untuk mem-biayai sekolah sampai dengan jenjang SMA.”Jogja sebagai kota pelajar. Artinya, semua warga DIJ juga harus terpelajar. Bukan hanya jadi penonton siswa luar daerah belajar di DIJ,” ajak mantan Ketua Ko-misi C DPRD Kota Jogja ini. (eri/laz/ong)