Sekda Diminta Mendata Nama dan Kumpulkan Pegawai yang Terlambat

MAGELANG – Ada yang menarik dari apel yang dilakukan Pemkot Magelang kemarin (13/1). Saat upacara pemberian Surat Pem-beritahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 pada camat se-Kota Magelang, Wali Kota Sigit Widyonindito mengecek dan menghitung jumlah personel yang ada di barisan apel. Awalnya, saat menjadi inspektur upacara, ia curiga jumlah personel yang ikut apel sangat sedikit.”Saya minta pegawai yang tidak apel pagi segera didata dan ditindaklanjuti,” perintah wali kota pada Sekda Sugiharto di tengah apel pagi.
Tidak hanya itu, wali kota juga minta inspektorat dilibatkan dalam soal ketidak-disiplinan tersebut. Wali kota mengaku kesal dan kecewa atas tindakan indispliner pagawainya. Karenanya, ia meminta PNS yang terlambat diapelkan sendiri. Para pegawai yang terlambat, kemudian diapelkan dan diberi pengarahan oleh Sekda. Tak hanya itu, kepala SKPD yang terlambat juga wajib ikut briefing.”Saya kecewa dengan kejadian ini. Apalagi apel ini dihadiri semua kepala SKPD,camat, lurah, termasuk ketua DPRD Kota Magelang. Harusnya bisa menunjukkan sikap ke-displinan,” tegas Sekda Sugiharto.
Sekda mengemukakan, saat ini kinerja PNS mendapat sorotan publik. Ia minta PNS menjalankan amanah agar bekerja lebih baik. Terutama soal sikap kedisiplinan yang wajib dimiliki seluruh pegawai. Para PNS juga diminta bersyukur atas profesinya. Karena persaingan mendapat pekerjaan sebagai PNS semakin sulit. Salah satunya, pegawai di lingkungan Setda merupakan barometer kinerja PNS. Mereka harus menjadi contoh bagi pegawai di luar lingkup Setda
“Semua punya hak, tetapi jangan lupa dituntut penuhi kewajiban. Saya sudah pikirkan bagaimana kesejahteraan bisa meningkat. Terapi kalau kinerja masih seperti ini, saya harus katakan apa ke atasan,” katanya.Selanjutnya, mama-nama pegawai yang telat dicatat pe-gawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Magelang dan diserahkan pada Sekda. Kepala BKD Sri Rochmiati me-nerangkan, pegawai yang me-lakukan tindakan indisipliner sesuai PP 53 Tahun 2010 bisa dijatuhi sanksi. Mulai teguran lisan hingga pemberhentian pegawai yang bersangkutan. BKD pernah memberi sanksi pada pegawai yang tak disiplin.”Sesuai aturan PP 53 Tahun 2010, ada tiga jenis hukuman. Yaitu, ringan, sedang, dan berat. Hukuman yang paling berat adalah pemberhentian status pegawai jika tidak masuk kerja lebih dari 46 hari dalam setahun,” katanya. (dem/hes/ong)