Dana Hibah Tidak Cair, Pembinaan Atlet Terhenti

JOGJA – Tidak cairnya dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Jogja pada tahun anggaran 2014 lalu, menimbulkan keke-cewaan para pengurus dan ang-gota KONI. Mereka menilai tidak cairnya dana hibah itu mem-buat pembinaan olahraga pres-tasi di Kota Jogja terhenti. Para pengurus KONI Kota Jog-ja ini kemudian mengadu ke DPRD Kota Jogja kemarin (14/1)
Mereka mendesak anggota dewan, sesuai fung-si pengawasannya, untuk meminta eksekutif melakukan evaluasi. Terutama terhadap Kantor Kesatuan Bangsa Pemuda dan Olah Raga (Kes-bangpora) Kota Jogja.”Dari hasil rapat pleno, pengurus KONI Kota Jogja merasa sudah tidak bisa lagi bekerjasama dengan Kesbangpora,” ujar Ketua Bidang Orga-nisasi KONI Kota Jogja Iriawan Argo Widodo.
Dia juga menyebut tidak cairnya dana hibah untuk KONI Kota Jogja pada 2014 lalu merupakan skan-dal besar dalam bidang olahraga. Menurutnya, tidak cairnya dana hibah itu ber-dampak panjang untuk pembinaan olah raga di Kota jogja. Selain itu juga mengancam keikutser-taan Kota Jogja dalam Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) 2015. “Akibat tidak cair, pembinaan olah raga di Kota Jogja lumpuh. Padahal berdasarkan UU Keolah-ragaan disebutkan juga peran pemerintah,” je-lasnya.
Tidak cairnya dana hibah untuk KONI pada tahun anggaran 2014 lalu, terkait permasalahan hukum yang menjerat Ketua KONI Kota Jogja Iriantoko Dumadi dalam kasus dugaan korupsi. Kesbangpora Kota Jogja pun meminta jajaran KONI Kota Jogja untuk melakukan pembenahan struktur organisasi Kota Jogja lebih dulu. Dari anggaran Rp 11 miliar pada 2014, hanya dapat dicairkan Rp 4 miliar, yang digunakan untuk tali asih sebesar Rp 3,9 miliar serta pelaksanaan Por-wada
.Iriawan mengatakan, berdasarkan kajian bidang hukum KONI Kota Jogja, sepanjang tidak ada penyimpangan anggaran, tidak akan menimbul-kan masalah hukum. Kalaupun posisi Ketua KONI Kota Jogja menjadi masalah, bisa dilimpahkan kewenangan ke wakil Ketua maupun bendahara. Hasil kajian itu, lanjutnya, juga sudah diserah-kan ke Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. “Sudah kami sampaikan semuanya sebelum batas akhir penyerahan proposal kegiatan 16 Desember 2014. Tapi nyatanya hingga 31 Desember 2014 dana tetap tidak cair,” urainya.
Dia juga khawatir dengan alasan yang sama, anggaran untuk KONI Kota Jogja pada tahun anggaran 2015 ini sebesar Rp 14 miliar juga tidak bisa dicairkan. Dengan kondisi seperti ini, keik-utsertaan Kota Jogja dalam Proprov 2015 terancam. Kalaupun ikut, hasilnya tidak akan maksimal karena persiapan yang terbengkalai dengan ma-salah ini.
Kepala Bidang Prestasi KONI Kota Jogja Cukup Pahalawidi menambahkan, hingga pertengahan Januari 2015 pihaknya belum melakukan penda-taan terhadap atlet. Padahal batas waktunya ha-nya sampai 1 Maret 2015 nanti. Dia mengaku tidak tahu pasti keberadaan atlet Kota Jogja, apakah sudah pindah ke kabupaten atau provinsi lain. Kebetulan bersamaan Porprov DIJ juga diselenggarakan Proprov di beberapa provinsi lain. “Kami juga belum berani bergerak, karena belum ada kejelasan dana turun,” ung-kapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Agung Kusumandaru mengaku segera mem-bahas masalah ini dengan Kesbangpora. Sedang-kan terkait dengan masalah hukum, seperti yang dipermasalahkan, pihaknya juga akan menggelar rapat kerja dengan pihak terkait, termasuk men-gundang bagian hukum. “Yang pasti permasala-han ini jangan sampai menggangu pembinaan atlet,” ungkapnya.

Minta KONI Kota Rombak Pengurus Dulu

Kepala Kesbangpora Kota Jogja Sukamto selaku kepala SKPD yang bermitra dengan KONI Kota Jogja angkat bicara karena instansinya menjadi sasaran tembak dalam masalah ini. Dikatakan, pihaknya tetap teguh pada pendirian tidak akan mencairkan dana hibah olahraga sebelum KONI Kota Jogja merombak susunan kepengurusan.”Sekarang Pak Antok (Iriantoko Cahyo Dumadi, Red) jelas tidak bisa menjabat sebagai ketum. Beliau sedang menyandang status tersangka du-gaan korupsi di Kejari Jogja. Apa salahnya sih melakukan perombakan terlebih dahulu. Kalau ternyata Pak Antok clean, adakan saja Musorkot lagi untuk mengangkat beliau,” ujar pria yang pernah menjadi ketua Panpel PSIM Jogja ini.
Dikatakan Sukamto, sikap KONI Kota yang ng-eyel justeru menimbulkan kecurigaan dalam benaknya. Jangan-jangan ada sebuah skandal yang mereka tutupi, sehingga tidak dapat me-menuhi permintaan dari Kantor Kesbangpora.Ia sendiri menyatakan Kantor Kesbangpora selaku representasi pemertintah memiliki dasar hukum untuk tidak mencairkan dana hibah olah-raga.
Dasar hukum yang dimaksud adalah Pasal 11 UU No 3 tahun 2005 tentang sistem Keolahra-gaan Nasional (SKN) serta Pasal 12 ayat 3 Pera-turan Pemerintah (PP) No. 16 tahun 2007.”Di UU SKN pun jelas kalau pemda punya hak membimbing, membantu dan mengawasi jalan-nya olahraga di daerah. Setelah KONI Kota Jogja clean, kami baru bisa mencairkan dana,” ungkap-nya. (pra/nes/laz/ong)