BANTUL – Oknum kepala sekolah berinisial Hy terancam sanksi dari badan kepegawaian daerah (BKD). Penyebabnya, oknum kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan dasar (Dikdas) tersebut dilaporkan isterinya karena diduga melakukan perselingkuhan.Kepala BKD Bantul Broto Supriyanto mengatakan, dugaan perselingkuhan ini terjadi tahun lalu. Hanya saja, oknum PNS tersebut baru dipanggil dan diperiksa pada bulan ini. “Sudah kami panggil sekali. Kemungkinan satu kali pemanggilan sudah cukup,” terang Broto, kemarin (14/1).
BKD juga telah memanggil sejumlah pihak terkait. Termasuk isterinya. Hasil pemeriksaan ini, kata Broto, akan dimusyawarahkan dengan majelis kepegawaian. Dipastikan musyawarah BKD dengan majelis kepegawaian ini juga membicarakan persoalan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Hy. “Sanksinya sedang,” ujarnya.
Sanksi sedang ini tidak berujung pada pemecatan. Hy hanya akan mendapatkan sanksi berupa pelepasan jabatan sebagai kepala sekolah. Selain itu, Hy yang juga tercatat sebagai guru terancam tak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi maksimal selama tiga tahun. Karena, Hy dinilai melanggar Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.”Ke depan akan kami lakukan sosialisasi rapat maupun diklat tingkat kabupaten terkait PP 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS,” ungkapnya.
Sosialisasi ini dilakukan untuk menekan praktik indisipliner PNS. Mengingat, pada tahun lalu BKD tercatat menjatuhkan sanksi kepada empat PNS. Dari jumlah itu, dua di antaranya dipecat karena terbukti melakukan penipuan. Kemudian, satu PNS dijatuhi sanksi sedang karena terbukti selingkuh. “Satunya lagi kasus indisipliner,” paparnya. Berbeda diungkapkan Kepala Dikdas Bantul Totok Sudarto. (zam/din/rg)