Sekprov: Karena InfrastrukturBelum Lengkap

JOGJA – Rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Pera-turan Daerah (Bapemperda) DPRD DIJ diwarnai curhat Sek-prov DIJ Ichsanuri. Di depan wakil rakyat, birokrat asal Galur, Kulonprogo, ini mengeluhkan susahnya mengelola dana keis-timewaan (danais). Gara-garanya tidak kunjung tuntasnya pem-bahasan lima peraturan daerah istimewa (perdais) sebagai atu-ran pelaksana UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ.”Betapa rumitnya karena belum lengkapnya infrastruktur se-perti perdais,” cerita Ichsanuri kemarin (15/1).
Karena itu, pen-cairan danais pada 2013 molor dari jadwal. Anggaran dari pusat baru dapat dicairkan pada No-vember 2013. Dari total angga-ran Rp 200 miliar, Pemprov DIJ hanya mampu merealisasikan Rp 54 miliar. Salah satu kendala yang dihadapi pemprov adalah belum adanya perdais. Padahal itu menjadi persyaratan yang diminta pemerintah pusat.Meski belum dapat mengesah-kan satu pun perdais hingga dua tahun UUK disahkan, Ichsanu-ri tak menyerah.
Tahun ini ada lima raperdais telah dikirimkan ke dewan. Lima raperdais itu meliputi raperdais urusan kelem-bagaan, pengisian jabatan gu-bernur dan wakil gubernur, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Selama belum adanya perdais pertanahan, Sekprov mengata-kan ada penundaan penerapan aturan. Terutama terkait kebe-radaan tanah-tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG).
Terkait itu, Ich-sanuri mengakui harus ada penyesuai dengan beberapa aturan seperti UUPA, peraturan daerah soal pertanahan, dan rijksblaad kasultanan dan rijks-blaad Pakualaman. “Sementara ini status quo dulu,” katanya,Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setprov DIJ Noviar Rahmat menambahkan, Perdais No 1 Tahun 2013 lazim disebut Perdais Induk.
Keberadaan perdais itu berisi pokok-pokok aturan me-nyangkut urusan keistimewaan DIJ.Menanggapi itu, Ketua Bapem-perda DPRD DIJ Zuhrif Hudaya mempertanyakan keberadaan Perdais Induk tersebut. Dikata-kan, bila lima raperdais kelak disahkan, berarti akan ada enam perdais. “Lalu mau dikemanakan perdais induk tersebut,” ucapnya.Anggota Bapemperda DPRD DIJ Slamet mengingatkan agar keberadaan UUK dan perdais tak hanya untuk konsumsi kaum elite. (eri/laz/ong)